JAKARTA | RMN Indonesia
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan lembaganya segera menindaklanjuti surat pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang diserahkan langsung ke pimpinan MPR pada Kamis siang (12/11).
Muzani mengatakan, pimpinan MPR akan menggelar rapat pimpinan untuk membahas surat tersebut. Selanjutnya, MPR akan mengadakan rapat gabungan bersama pimpinan fraksi dan kelompok DPD guna menentukan langkah berikutnya.
Hari ini, pimpinan majelis akan segera mengadakan rapat pimpinan MPR untuk menindaklanjuti pengunduran diri tersebut sehingga MPR bisa segera mengadakan rapat gabungan yang akan diikuti oleh para pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD untuk menentukan langkah-langkah berikutnya,” kata Muzani kepada wartawan di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (12/11).
Menurut Muzani, MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari sejak pengunduran diri Gibran untuk menetapkan wakil presiden definitif yang baru.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memiliki waktu 14 hari sejak diterbitkannya surat permintaan dari MPR untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran.
Muzani menjelaskan, Gibran menyerahkan sendiri surat pengunduran dirinya dalam pertemuan dengan pimpinan MPR yang berlangsung sekitar 20 menit. Namun, dalam pertemuan tersebut, Gibran tidak menyampaikan alasan pengunduran dirinya.
Usai pertemuan, Gibran langsung meninggalkan kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. Ia tiba di Gedung Nusantara III sekitar pukul 11.15 WIB dan meninggalkan lokasi pada pukul 11.37 WIB.
Sejak kedatangan hingga meninggalkan gedung, Gibran tidak memberikan keterangan kepada awak media yang telah menunggunya.
Saat keluar dari lift menuju lobi, Gibran tetap berjalan tanpa menanggapi pertanyaan wartawan mengenai maksud kedatangannya ke kompleks parlemen.
Ia kemudian langsung memasuki mobil yang membawanya meninggalkan kawasan Senayan. Kendaraan tersebut terpantau tidak menggunakan pelat nomor RI 2.
Penyerahan surat pengunduran diri itu menjadi tahapan awal bagi MPR untuk memproses pergantian wakil presiden sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.(rhm/hmi)
