JAKARTA | RMN indonesia
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap adanya dugaan praktik tidak transparan di lingkungan kementeriannya yang menyerupai pola “deep state”. Ia juga menyinggung adanya pejabat tinggi yang dinilai sulit tersentuh oleh pengawasan maupun penegakan hukum.
Menurut Dody, indikasi tersebut menjadi perhatian serius karena dapat menghambat upaya pembenahan tata kelola di internal kementerian. Ia menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan seluruh pejabat bekerja sesuai aturan yang berlaku.
Ia juga menyoroti adanya anggapan bahwa sejumlah pejabat memiliki posisi yang terlalu kuat sehingga terkesan “kebal hukum”. Kondisi ini dinilai berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah jika tidak segera ditangani secara tegas.
Pemerintah, lanjutnya, berkomitmen untuk memperbaiki sistem birokrasi dan meningkatkan transparansi guna mencegah praktik serupa terjadi di masa mendatang. Langkah pembenahan internal diharapkan dapat memperkuat integritas lembaga serta meningkatkan akuntabilitas kinerja pejabat publik.(fj)
