JAKARTA | RMN Indonesia
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mewanti-wanti Indonesia menghadapi ancaman desa kosong seperti yang terjadi di Jepang dan Korea Selatan. Yandri mengatakan penguatan ekonomi dan pemberdayaan desa menjadi kunci untuk mencegah arus urbanisasi berlebihan yang dapat membuat desa kehilangan penduduk dan aktivitas ekonomi.
“Kita tidak ingin hari ini Indonesia seperti di Jepang. Di Jepang itu 93% desanya kosong, sehingga ada 8 juta rumah yang tidak punya penghuni. Harganya kalau di Indonesia sekitar Rp2 miliar, di Jepang hanya 8 juta,” kata Yandri di kantor Bisnis Indonesia saat sambutan pelepasan tim Jelajah Desa yang berkolaborasi dengan PT Astra International Tbk., Rabu (13/8/2026).
Dia juga menyoroti kondisi Korea Selatan. Yandri menyebut sekitar 83% desa di negara tersebut kosong karena penduduk memilih berpindah ke kota-kota besar seperti Seoul dan Busan.
Menurut Yandri, kondisi serupa berpotensi terjadi di Indonesia apabila desa tidak mendapatkan perhatian pemerintah melalui pemberdayaan sumber daya alam (SDA) maupun pengembangan sumber daya manusia (SDM). “Artinya kalau desa tidak diurus, arus urbanisasi tidak kita cegah, tidak ada pemberdayaan di desa, sumber-sumber ekonomi baru di desa tidak kita kapitalisasi, maka situasi di Jepang hari ini bisa jadi menghinggapi Indonesia di suatu saat,” kata Yandri.
Menurut Yandri, pemerintah perlu memastikan desa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru sehingga masyarakat memiliki alasan untuk tetap tinggal dan mengembangkan usaha di daerah asalnya. Dia menegaskan pembangunan desa merupakan bagian penting dari upaya membangun Indonesia secara keseluruhan. Oleh karena itu, menurutnya, kolaborasi PT Astra International Tbk. dengan Bisnis Indonesia melalui Jelajah Desa mampu memberikan dampak positif terhadap keutuhan desa.
“Karena menurut saya, Indonesia ini akan maju bilamana desa-desa itu kita majukan dan kita berdayakan. Maka kami punya tagline Pak Arif, ‘Bangun Desa, Bangun Indonesia’ Pak. Jadi kalau kita membangun desa itu otomatis membangun Indonesia,” katanya.
Yandri mengatakan agenda pembangunan desa tersebut sejalan dengan Asta Cita keenam Presiden Prabowo Subianto, yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk mewujudkan pemerataan ekonomi sekaligus mengentaskan kemiskinan. Namun, dia menekankan pembangunan desa tidak dapat dilakukan pemerintah sendirian. Kemendes PDT, kata Yandri, mendorong kolaborasi melalui konsep Octahelix yang melibatkan delapan unsur.
“Ini tidak bisa dikerjakan sendiri Pak Arif. Kami di Kemendes punya program Octahelix. Delapan pihak yang kami meyakini kalau ini berkolaborasi maka bangun desa bangun Indonesia itu akan menjadi kenyataan,” tuturnya.
Konsep tersebut kemudian diturunkan Kemendes PDT ke dalam 12 Aksi Bangun Desa, yang mencakup pengembangan BUMDes, Koperasi Desa (Kopdes), desa ekspor, desa wisata, desa tematik ketahanan pangan dan air, hingga pengembangan pemuda-pemudi pelopor desa. Program tersebut juga mencakup pengembangan desa bebas sampah dan berketahanan iklim, kolaborasi antarkementerian/lembaga, serta percepatan pembangunan daerah tertinggal.
“Octahelix ini kan ada media, ada pihak swasta, ada apa namanya pihak kampus, ada ormas, ada masyarakat, individu-individu, kemudian ada donor baik dalam maupun luar negeri. Jadi ini tidak mungkin kita dengan sendiri-sendiri,” kata Yandri. (Fj)
