Percepat Bantuan Bencana NTT, Mendagri Minta Pemda Gerak Cepat
JAKARTA | RMN Indonesia – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) dengan pemerintah daerah (Pemda) di Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (8/9/2026).
Tito membahas percepatan bantuan untuk warga yang terdampak bencana di NTT. Ia memimpin rakor secara virtual dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Rakor tersebut melibatkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. Hadir pula Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti dan Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena.
Para bupati serta jajaran Pemda dari delapan kabupaten di Pulau Flores juga mengikuti rakor. Tujuh kabupaten menghadapi dampak gempa bumi. Satu kabupaten lainnya menghadapi erupsi Gunung Lewotobi.
Tito Minta Bantuan Segera Tersalurkan
Tito meminta Pemda mempercepat realisasi bantuan bencana. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memenuhi kebutuhan dasar warga.
Tito juga mengapresiasi Pemprov NTT yang memperoleh anggaran bantuan dari Presiden. Ia meminta Pemda segera menggunakan anggaran tersebut untuk membantu masyarakat.
“Untuk Gubernur saya memberikan apresiasi karena dapat anggaran bantuan dari Pak Presiden, untuk Belanja Tidak Terduga 40 miliar, sudah bisa dieksekusi, realisasikan untuk membantu masyarakat dengan cepat, itu 43 persen. Ada juga yang 27 persen, 25 persen,” ujar Tito kepada awak media seusai memimpin rakor.
Mendagri meminta daerah dengan realisasi rendah segera mempercepat penyaluran bantuan. Ia menilai warga di pengungsian membutuhkan bantuan tanpa menunggu terlalu lama.
Tito juga meminta Pemda memperhatikan warga yang masih tinggal di tenda darurat. Mereka membutuhkan makanan dan pakaian.
Perempuan dan anak-anak juga membutuhkan perlengkapan khusus selama berada di pengungsian.
“Itu arahan Bapak Presiden jelas untuk digunakan secepat mungkin. Masyarakat yang lagi ada di tenda misalnya, karena takut pulang, mereka tidak boleh kekurangan makanan, pakaian atau kebutuhan khusus untuk ibu-ibu, anak-anak,” sambung Tito.
Pemda Diminta Data Rumah Rusak
Rakor turut membahas kebutuhan hunian bagi warga setelah bencana. Tito meminta Pemda mendata kerusakan rumah warga.
Pemda dapat memulai pendataan setelah kondisi lapangan lebih stabil. Data tersebut akan membantu pemerintah menentukan bentuk bantuan.
Tito meminta petugas memeriksa data secara berlapis. Pemerintah membutuhkan data akurat agar bantuan tepat sasaran.
Petugas juga harus memastikan klasifikasi kerusakan rumah sesuai kondisi sebenarnya. Setelah proses validasi selesai, pemerintah akan menentukan nilai bantuan.
“Untuk yang ringan diberikan bantuan 15 juta, untuk yang sedang 30 juta, untuk yang berat 70 juta, bisa bangun sendiri di tanahnya,” kata Tito.
Pemerintah Siapkan Hunian Warga
Pemerintah dapat membangun kembali rumah yang mengalami kerusakan berat di lokasi semula atau secara in situ.
Namun, kondisi lahan dapat membuat pembangunan di lokasi awal tidak memungkinkan. Dalam kondisi tersebut, pemerintah akan memindahkan warga ke kawasan baru.
Pemerintah juga membahas pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak bencana di Sumatera. BNPB akan menangani skema pembangunan hunian in situ.
Sementara itu, Kementerian PKP akan menangani pembangunan hunian di kawasan relokasi.
Tito Kejar Proses Lelang
Pemerintah menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Koordinasi tersebut bertujuan mempercepat proses pembangunan hunian bagi warga terdampak bencana.
“Rencana nanti Senin, kita akan datang ke BPKP bersama LKPP. Intinya agar cepat selesaikan lelang, karena waktunya tinggal pendek ini,” tandas Tito.
(Agus)
