JAKARTA | RMN Indonesia
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencermati temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai delapan paket pengadaan jasa influencer senilai Rp14,69 miliar. Pengadaan tersebut melibatkan dua kementerian dan PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pihaknya akan mempelajari temuan tersebut. KPK terlebih dahulu menilai ada atau tidaknya unsur dugaan tindak pidana korupsi serta memastikan kewenangan lembaga dalam menindaklanjutinya.
“Nanti kita lihat apakah temuan itu ada unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsinya atau tidak. Apakah kemudian masuk ke dalam kewenangan KPK atau tidak. Nah, tentu itu juga menjadi salah satu basis apakah kemudian KPK bisa melakukan tindak lanjut atau tidak terhadap suatu persoalan,” kata Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa malam (10/11/2026).
KPK Cermati Dugaan Benturan Kepentingan
Budi menjelaskan, KPK perlu melihat seluruh tahapan pengadaan barang dan jasa (PBJ) untuk menilai dugaan benturan kepentingan.
Pemeriksaan tersebut mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pengadaan. Menurutnya, institusi terkait juga perlu menelusuri setiap tahapan secara menyeluruh.
“Untuk melihat apakah suatu PBJ ini ada unsur-unsur dugaan benturan kepentingan, maka ini juga harus dilihat secara utuh oleh institusi terkait,” jelas Budi.
Ia menambahkan, KPK selama ini mengingatkan instansi pemerintah agar memperhatikan potensi korupsi dalam pengadaan barang dan jasa.
Berdasarkan Survei Penilaian Integritas (SPI), sektor pengadaan menjadi salah satu area yang memiliki risiko korupsi cukup tinggi.
KPK Singgung Pasal 12 Huruf i UU Tipikor
Budi juga menyinggung Pasal 12 huruf i Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal tersebut mengatur benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa.
KPK perlu menelusuri unsur-unsur dalam ketentuan tersebut sebelum menentukan langkah lebih lanjut.
“Pasal 12i berkaitan dengan benturan kepentingan dalam proses pengadaan barang dan jasa, tentu juga kita harus menyisir, ya. Unsur-unsur Pasal 12i itu apa saja,” tegasnya.
Meski demikian, Budi belum memastikan apakah KPK akan memeriksa kementerian terkait maupun Raffi Ahmad secara langsung.
“Kita lihat nanti seperti apa, ya. Karena tentu institusi terkait juga melakukan evaluasi atas pengadaan barang dan jasa yang dilakukan tersebut, ya. Nanti kita lihat seperti apa,” tandasnya.
ICW Temukan Delapan Paket Pengadaan
Sebelumnya, ICW mengungkap delapan paket pengadaan jasa influencer yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia. Total nilai kontrak dari delapan paket tersebut mencapai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,69 miliar.
ICW memperoleh data tersebut melalui penelusuran realisasi pengadaan kementerian dan lembaga untuk tahun anggaran 2023-2026. Penelusuran itu menggunakan portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Dari delapan paket tersebut, lima paket berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 2024. Nilainya mencapai sekitar Rp3,9 miliar.
Sementara itu, tiga paket lainnya berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada periode 2025-2026. Total nilainya mencapai sekitar Rp10,8 miliar.
ICW Soroti Potensi Konflik Kepentingan
ICW menyoroti sejumlah aspek dalam pengadaan tersebut. Mulai dari transparansi dan persaingan penyedia, manfaat penggunaan jasa influencer, hingga potensi benturan kepentingan.
Sorotan itu juga berkaitan dengan posisi Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.
Meski demikian, temuan ICW tersebut masih memerlukan penelusuran lebih lanjut oleh institusi berwenang. KPK sendiri belum memastikan adanya tindak pidana korupsi dalam pengadaan tersebut.
(Egi)
