Senin, November 16

BANDUNG | RMN Indonesia

Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat resmi menahan tersangka berinisial BK terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Civil Work for Convention and Exhibition Center (CWP-03) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung tahun anggaran 2024.

Penahanan terhadap BK yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tersebut dilakukan setelah penyidik memeriksanya selama kurang lebih enam jam pada Jumat (13/11/2026).

“Setelah menjalani pemeriksaan, penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka BK di Rumah Tahanan Negara Kelas IA Bandung selama 20 hari, terhitung sejak tanggal 13 November 2026 sampai dengan 2 Desember 2026,” tulis keterangan resmi Kejati Jawa Barat, Jumat.

Penahanan tersebut tertuang dalam Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-4533/M.2/Fd.2/11/2026 tertanggal 13 November 2026. Langkah ini diambil guna kepentingan penyidikan dan mempermudah proses penanganan perkara lebih lanjut.

Selain BK, Kejati Jabar juga telah menetapkan satu tersangka lainnya dalam perkara yang sama, yakni DWR selaku Direktur PT Arkindo Cabang Jakarta.

Tim penyidik sebelumnya telah memeriksa DWR pada Selasa hingga Rabu (10–11/11/2026) di Kantor Kejaksaan Negeri Mimika, Papua Tengah. Pemeriksaan dilakukan di Mimika karena DWR saat ini tengah menjalani hukuman pidana badan dalam perkara lain di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Timika.

Duduk Perkara dan Modus Jaminan Palsu

Kasus ini bermula pada tahun 2024 saat UPI melaksanakan proyek CWP-03 yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri Asian Development Bank (ADB) melalui DIPA Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Proyek dengan nilai kontrak awal Rp 47,16 miliar (Rp 47.165.742.000) ini dimenangkan oleh PT Arkindo.

Dokumen kontrak ditandatangani oleh BK selaku PPK dan DWR selaku kontraktor pada 3 Juni 2024 dengan masa kerja 210 hari kalender. Dalam perjalanannya, kontrak mengalami perubahan (addendum) sehingga nilainya membengkak menjadi Rp 52,48 miliar (Rp 52.484.000.000) dengan perpanjangan waktu hingga 20 Januari 2025.

Dalam pelaksanaannya, DWR diduga menggunakan sejumlah dokumen jaminan tidak sah atau bodong yang mencatut nama Bank BRI Tbk dan Bank Mandiri. Dokumen palsu tersebut meliputi jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, jaminan kontrak perubahan, jaminan pembayaran 100 persen, jaminan retensi, hingga revisi jaminan pembayaran.

Sementara itu, BK selaku PPK diduga lalai karena tidak melakukan verifikasi maupun klarifikasi keabsahan dokumen-dokumen jaminan tersebut kepada pihak perbankan sebelum menandatangani kontrak.

Progres Pekerjaan Tak Rampung, Pembayaran Cair 100 Persen

Masalah berlanjut ketika pengerjaan proyek oleh PT Arkindo mengalami deviasi minus dan gagal rampung sesuai kontrak. Berdasarkan pemeriksaan lapangan, bobot kuantitas pekerjaan yang terpasang hanya mencapai 75,34 persen, atau menyisakan kekurangan bobot sebesar 24,66 persen.

Meski progres fisik belum tuntas, BK selaku PPK tetap mencairkan pembayaran sebesar 100 persen dari nilai kontrak kepada tersangka DWR.

Berdasarkan Laporan Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tertanggal 26 Mei 2026, perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 25,98 miliar (Rp 25.982.542.357,20).

Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan pasal berlapis, yakni Primair Pasal 603 juncto Pasal 3 ayat (1) juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Subsider Pasal 604 juncto Pasal 3 ayat (1) juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. (Egi)

Share.
Leave A Reply

Exit mobile version