JAKARTA | RMN Indonesia
Founder sekaligus Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda AR, merilis temuan terbaru survei nasional mengenai tren kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Hasilnya menunjukkan penurunan signifikan pada tingkat kepuasan kinerja kabinet serta tingginya desakan publik untuk segera dilakukan perombakan kabinet (reshuffle).
Dalam pemaparannya, Hanta Yuda mengungkapkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja kabinet kementerian/lembaga secara keseluruhan kini berada di angka 47%. Angka ini menunjukkan tren penurunan yang konsisten jika dibandingkan dengan periode sebelumnya.
“Ini angka yang tidak membahagiakan. Trennya mengalami penurunan; di bulan Mei masih 67%, turun ke 49% di Juli, dan di Agustus turun sedikit lagi menjadi 47%. Ini menjadi pemicu bagi pemerintah untuk memperbaiki kinerja kabinetnya,” ujar Hanta Yuda dalam rilis survei, Senin, 31 Agustus 2026.
Rendahnya kepuasan ini berbanding lurus dengan keinginan publik akan adanya penyegaran di jajaran menteri. Survei mencatat mayoritas masyarakat atau sebesar 51,9% menilai perlu diadakan reshuffle kabinet. Hanya 27,9% responden yang menyatakan tidak perlu.
Adapun alasan utama di balik keinginan reshuffle tersebut adalah kinerja menteri yang dinilai kurang memuaskan. Publik secara spesifik menyoroti dua bidang utama yang dianggap paling krusial untuk segera dibenahi, yakni bidang ekonomi (30,8%) dan bidang hukum (22,0%).
“Ada faktor di mana kinerja menteri kurang memuaskan. Tergambar adanya kegagalan kabinet dalam menerjemahkan serta mengimplementasikan program visi-misi Presiden,” tambah Hanta.
Survei Poltracking juga memotret respons masyarakat terhadap program andalan pemerintah, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Meski tingkat pengenalannya tinggi, publik menunjukkan skeptisisme terhadap efektivitasnya.
Program KDMP misalnya, meskipun dikenal oleh 76% responden, ternyata sebanyak 55,6% publik menyatakan tidak yakin program tersebut mampu menjadi penggerak kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, tingkat pengenalan program MBG mencapai 93%.
“Tingkat keyakinan terhadap KDMP justru lebih rendah daripada ketidakyakinannya. Ini adalah peringatan bagi pemerintah untuk lebih hati-hati dalam implementasi,” tegas Hanta.
Di sektor penegakan hukum, rapor pemerintah cenderung merah. Responden yang menilai penegakan hukum “baik” hanya sebesar 44%, kalah tipis dibanding yang menilai “tidak baik” sebesar 46,6%. Penilaian terhadap pemberantasan korupsi pun hanya menyentuh angka 46%.
Namun, di sisi lain, publik memberikan penilaian positif pada aspek kebebasan berpendapat dan pers, yang masing-masing berada di atas 60% (62,2% dan 60,2%). Penilaian terhadap kualitas penyelenggaraan pemilu juga tercatat cukup baik di angka 63,8%.
Terkait kepercayaan lembaga negara, Tentara Nasional Indonesia (TNI) masih menempati posisi teratas sebagai institusi yang paling dipercaya oleh publik.
Menutup laporannya, Hanta Yuda menekankan bahwa komunikasi pemerintahan yang berada di angka 51,2% harus segera diperbaiki agar program-program strategis presiden dapat diterima dan dipercaya oleh masyarakat luas. (Egi)
