TANGERANG | RMN Indonesia
Tabir dugaan penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan penerimaan negara di tubuh Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Swara Tangerang Gemilang (RSTG) Diskominfo Kabupaten Tangerang mulai tersingkap. Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tangerang secara resmi menindaklanjuti laporan pengaduan kasus tersebut dengan memanggil aktivis untuk menjalani pemeriksaan klarifikasi.
Langkah Kejari Tangerang ini merupakan tindak lanjut atas Surat Laporan Pengaduan tertanggal 6 Maret 2026. Berdasarkan surat undangan resmi bernomor B-6331/M.6.12.4/Fs.1/09/2026, penyidik Pidsus mulai membedah bukti-bukti awal dugaan tindak pidana korupsi tersebut.
Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Kabupaten Tangerang, Muhammad Arsyad, S.H., M.H., saat dikonfirmasi mengenai perkembangan penanganan perkara tersebut, menegaskan bahwa proses hukum di lembaga penegak hukum ini masih berada pada tahap pengumpulan data.
“Masih puldata (pengumpulan data), nanti dikabari,” ujar Muhammad Arsyad saat memberikan konfirmasi.
Temuan BPK: Dana Jasa Iklan Mengalir ke Rekening Pribadi
Pengaduan yang dilayangkan Gabungan Aktivis Anti Korupsi ini berakar dari data investigatif Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Pengelolaan LPPL RSTG. Dalam temuan BPK tersebut, terkuak indikasi kuat praktik pembancakan anggaran serta pengelolaan kelembagaan yang menabrak regulasi daerah.
Berdasarkan dokumen pemeriksaan BPK:
Pengalihan Rekening Penerimaan: Terungkap adanya penerimaan pembayaran jasa iklan dan podcast dari pengguna layanan (seperti BPJS Kesehatan dan KPU Kabupaten Tangerang) yang dialirkan langsung ke rekening pribadi individu bernisial Sdr. ETB (Manager On Air LPPL RSTG), alih-alih masuk ke rekening resmi lembaga.
Potensi Kerugian Negara: Nilai pendapatan radio yang teridentifikasi mengalir ke rekening pribadi Sdr. ETB berdasar konfirmasi awal mencapai Rp198.999.975,00. Temuan ini memperkuat dugaan adanya transaksi lain yang sengaja tidak dilaporkan dalam Laporan Pendapatan Keuangan Daerah.
Kelembagaan ‘Ilegal’ & Menabrak Perda: BPK mencatat susunan organisasi LPPL RSTG tidak sesuai dengan Perda Nomor 10 Tahun 2016. Hingga pemeriksaan BPK berakhir, Pemerintah Kabupaten Tangerang belum juga menetapkan aturan turunan Peraturan Bupati (Perbup) serta belum membentuk Dewan Pengawas secara sah melalui uji kepatuhan dan kelayakan (fit and proper test) DPRD.
Pengamat Hukum Desak Kejari Usut Tuntas Tanpa Ragu
Menanggapi bergulirnya penanganan perkara di Korps Adhyaksa, pengamat hukum Marulitua Rajagukguk, S.H., M.H., memberikan dukungan penuh kepada Kejari Kabupaten Tangerang untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi tersebut tanpa pandang bulu.
Menurut Marulitua, temuan BPK terkait aliran dana publik ke rekening pribadi serta karut-marut kelembagaan di Diskominfo Kabupaten Tangerang sudah memenuhi unsur permulaan yang cukup bagi penyidik untuk bekerja secara progresif.
“Kami medorong Kejari Kabupaten Tangerang agar bertindak tegas dan tidak ragu mengusut tuntas kasus ini sampai ke akar-akarnya. Jika ditemukan unsur perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara, proses hukum harus ditingkatkan secara transparan demi akuntabilitas publik,” tegas Marulitua.
Aktivis Desak Kejari Seret Aktor Utama
Sebelumnya, Aktivis Anti Korupsi Agus Suryaman menegaskan bahwa pemanggilan klarifikasi oleh pihak Kejaksaan harus menjadi pintu masuk untuk membongkar secara menyeluruh jajaran pejabat Diskominfo dan pengelola LPPL RSTG yang diduga menikmati aliran dana tersebut.
“Saat di Kejari, kami menyampaikan bahwa ini bukan sekadar kelalaian administrasi, melainkan dugaan systemic corruption yang terencana. Dana publik dan hasil kerja sama penyiaran justru dinikmati secara pribadi dengan memanfaatkan kekosongan regulasi Perbup dan tidak tersedianya Dewan Pengawas. Kejari Kabupaten Tangerang tidak boleh ragu menaikkan status perkara ini ke tingkat penyidikan dan menetapkan tersangka,” tegas Agus Suryaman.
Agus menambahkan, pihaknya telah menyerahkan berkas data pembanding dan LHP BPK RI secara rinci kepada penyidik Pidsus Kejari Kabupaten Tangerang.
“Masyarakat Banten, khususnya warga Kabupaten Tangerang, berhak tahu ke mana aliran dana publik tersebut menguap. Kami akan mengawal kasus ini hingga tuntas agar menjadi efek jera bagi para oknum pejabat yang menjadikan aset media daerah sebagai ajang ‘bancakan’ pribadi,” pungkasnya.
Publik kini menanti ketegasan dan keberanian penyidik Pidsus Kejari Kabupaten Tangerang dalam membongkar tuntas dugaan penyimpangan di LPPL Radio Swara Tangerang Gemilang. (Egi)
