Rabu, November 18

JAKARTA | RMN Indonesia

Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Wali Kota Bekasi Tri Adhianto sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi Kerja Sama Operasi (KSO) antara PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi dan PT Pertamina EP periode 2009–2024, Selasa (17/11/2026).

Langkah pemeriksaan ini dilakukan menyusul desakan publik dan kalangan advokat, termasuk Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Peradi Profesional, yang sebelumnya meminta penyidik tidak ragu menyentuh level pengambil kebijakan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dalam perkara yang ditaksir merugikan keuangan negara hingga Rp 2 triliun tersebut.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna mengonfirmasi jadwal pemeriksaan terhadap orang nomor satu di Kota Bekasi itu di Gedung Bundar Kejagung.

“Benar, terhadap yang bersangkutan dijadwalkan pemeriksaan sebagai saksi oleh penyidik Gedung Bundar. Pemeriksaan pagi antara pukul 09.00 atau 10.00 WIB,” ujar Anang Supriatna kepada awak media, Selasa (17/11/2026).

Desakan Perintah Membawa dan Pengusutan KPM

Menanggapi pemanggilan tersebut, Sekretaris LBH Peradi Profesional Marulitua Rajagukguk menilai langkah penyidik merupakan kemajuan penting untuk membongkar konstruksi perkara secara menyeluruh. Ia mengingatkan agar Tri Adhianto kooperatif memenuhi panggilan sebagai wujud komitmen pejabat publik terhadap supremasi hukum.

Marulitua mendesak penyidik Kejagung bertindak tegas apabila yang bersangkutan berhalangan hadir tanpa alasan yang patut dan wajar.

“Penyidik Kejaksaan Agung wajib segera melayangkan panggilan kedua jika hari ini mangkir. Apabila hingga panggilan kedua tetap tidak hadir, Kejagung harus bertindak tegas tanpa pandang bulu dengan menerbitkan surat panggilan yang disertai perintah membawa, sebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (2) KUHAP baru, UU Nomor 20 Tahun 2025,” ujar Marulitua dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Selain ketegasan prosedural, Marulitua menegaskan bahwa penyidikan tidak boleh berhenti pada tataran teknis operasional BUMD semata, melainkan harus menelusuri peran Wali Kota selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM).

“Kejagung harus mengusut tuntas peran Wali Kota Bekasi selaku KPM. Dalami setiap kebijakan strategis, persetujuan adendum KSO selama rentang 2009–2024, hingga aliran dananya demi keadilan masyarakat Kota Bekasi,” tegasnya.

Rangkaian Penggeledahan Penyidik

Sebelum menjadwalkan pemeriksaan terhadap Tri Adhianto, tim penyidik Jampidsus Kejagung telah menggeledah enam lokasi strategis untuk mengumpulkan alat bukti.

Lima lokasi berada di Kota Bekasi, meliputi Kantor Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bekasi, Kantor Bagian Hukum Setda Kota Bekasi, Kantor Perseroda PT Minyak dan Gas Bumi Kota Bekasi, Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi, serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi.

Sementara satu lokasi lainnya berada di Jakarta, yakni kantor mitra kerja sama swasta, Foster Oil & Energy Pte. Ltd., yang berlokasi di kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Penyidik juga tercatat telah memeriksa belasan saksi dari unsur direksi BUMD, pejabat Pemkot Bekasi, hingga jajaran PT Pertamina Hulu Energi.

Redaksi mencoba menghubungi walikota Bekasi tri adhianto terkait kehadiran nya atas pemanggilan Kejagung, sampai berita ini tayang beliau belum merespon konfirmasi tersebut. (Egi)

Share.
Leave A Reply

Exit mobile version