JAKARTA I RMN Indonesia
Bergabungnya Joko Widodo (Jokowi) secara resmi sebagai kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dinilai membawa konsekuensi politik yang lebih luas daripada sekadar perpindahan keanggotaan partai.
Pengamat Politik, Insan Praditya Anugrah, menilai keterlibatan Jokowi dapat menjadi upaya mengubah sisa basis dukungan personalnya menjadi kekuatan politik yang lebih terorganisasi menjelang Pemilu 2029.
“Bergabungnya Jokowi secara resmi dengan PSI saya kira memiliki setidaknya dua konsekuensi politik,” kata Insan kepada Harian Merdeka, Rabu (30/9/2026).
Menurut dia, Jokowi memang tidak lagi memiliki basis pendukung sebesar ketika masih menjabat sebagai presiden. Terlebih, selama periode pemerintahannya muncul berbagai kritik terkait kualitas demokrasi.
Namun, kata Insan, berkurangnya dukungan tidak berarti seluruh basis politik Jokowi menghilang.
“Residu basis pemilih Jokowi di sejumlah daerah, termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, tidak serta-merta hilang dan masih berpotensi dikonsolidasikan menjadi tambahan kekuatan elektoral bagi PSI,” ujarnya.
Meski demikian, tantangan PSI tidak kecil. Insan mencatat, PSI memperoleh sekitar 2,81 persen suara nasional pada Pemilu 2024.
Sementara itu, berdasarkan survei Poltracking pada Agustus 2026 yang dirujuknya, elektabilitas PSI masih berada di kisaran 2,3 persen.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kehadiran Jokowi belum dapat secara otomatis diterjemahkan menjadi peningkatan elektabilitas PSI.
“Artinya, keterlibatan Jokowi belum otomatis meningkatkan elektabilitas PSI, tetapi ia memberikan figur nasional, jaringan dan modal politik yang dapat dikonversikan menjelang 2029,” jelasnya.
Insan juga menilai ukuran keberhasilan PSI pada Pemilu 2029 tidak cukup hanya menggunakan target ambang batas parlemen 4 persen. Pasalnya, desain parliamentary threshold untuk Pemilu 2029 telah menjadi objek perubahan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi.
“Targetnya juga tidak tepat lagi semata-mata disebut menembus ambang 4 persen, karena Mahkamah Konstitusi telah memerintahkan perubahan desain parliamentary threshold untuk Pemilu 2029,” katanya.
Menurutnya, tantangan utama PSI adalah membangun kekuatan elektoral dan organisasi agar mampu memenuhi ambang parlemen yang nantinya berlaku serta memperoleh representasi di DPR RI.
Bisa Menjadi Mesin Politik untuk Keluarga Jokowi
Konsekuensi kedua, lanjut Insan, berkaitan dengan masa depan politik keluarga Jokowi, khususnya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Apabila PSI berhasil berkembang menjadi partai dengan kekuatan nasional dan memperoleh kursi di DPR, partai tersebut berpotensi menjadi mesin politik sekaligus political insurance bagi keberlanjutan politik keluarga Jokowi.
“Apabila PSI berhasil berkembang menjadi partai dengan kekuatan nasional dan memiliki kursi di DPR, keberadaannya dapat menjadi mesin politik sekaligus political insurance bagi masa depan politik Gibran dan keluarga Jokowi,” ujarnya.
Insan melihat posisi Gibran saat ini memang sangat tinggi secara politik. Namun, menurut dia, tantangan lainnya adalah membangun mesin partai yang secara organisasional dapat menjadi basis kekuatan politik tersendiri.
“Gibran saat ini memiliki jabatan politik yang sangat tinggi, tetapi belum mempunyai mesin partai yang secara organisasional berada dalam orbitnya sendiri,” katanya.
Dalam konteks tersebut, PSI yang semakin kuat dapat menyediakan sejumlah instrumen politik, mulai dari jaringan kader, pencalonan, representasi di parlemen hingga peningkatan posisi tawar dalam menghadapi partai-partai politik yang memiliki kekuatan lebih besar.
“PSI yang lebih kuat dapat memberikan jaringan kader, pencalonan, representasi parlemen dan terutama posisi tawar ketika berhadapan dengan kekuatan politik yang lebih besar,” ujar Insan.
Karena itu, menurutnya, kepentingan politik Jokowi tidak hanya berkaitan dengan eksistensi PSI, tetapi juga bagaimana mengubah popularitas dan jaringan personal yang masih tersisa menjadi kekuatan politik institusional.
“Karena itu saya melihat Jokowi berkepentingan mempertahankan serta memperbaiki kembali citra politiknya dan mengonversi sisa basis personal tersebut menjadi kekuatan institusional PSI,” katanya.
Potensi Perbedaan dengan Pemerintahan Prabowo
Insan juga membuka kemungkinan munculnya dinamika politik baru menjelang 2029 apabila kepentingan politik Jokowi dan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak selalu berada pada garis yang sama.
Menurutnya, apabila perbedaan kepentingan tersebut muncul, salah satu narasi politik yang mungkin berkembang adalah upaya membandingkan periode pemerintahan Jokowi dengan pemerintahan setelahnya.
“Apabila menjelang 2029 muncul perbedaan kepentingan dengan pemerintahan Prabowo, salah satu kemungkinan narasi yang dapat berkembang adalah klaim sepihak bahwa periode Jokowi dinilai sebagian pemilih lebih stabil secara ekonomi atau lebih terkendali dalam komunikasi politik,” katanya.
Namun, Insan menegaskan bahwa hal tersebut masih merupakan skenario politik dan belum dapat dianggap sebagai kondisi yang sudah terjadi.
“Namun itu masih merupakan skenario politik, bukan kondisi yang dapat dinyatakan sudah terjadi saat ini,” tegasnya.
Ia menilai fakta politik yang sudah terlihat saat ini adalah keterlibatan Jokowi di PSI semakin bersifat institusional setelah mantan Presiden tersebut resmi bergabung sebagai anggota partai.
“Yang sudah terlihat adalah keterlibatan Jokowi di PSI semakin institusional dengan resmi bergabung dalam keanggotaan,” pungkas Insan.(Agus).
