JAKARTA | RMN indonesia
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan realisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) reguler triwulan pertama 2026 telah melampaui 90 persen secara nasional. Penyaluran tersebut mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau bantuan sembako.
Dalam keterangan tertulis, Kamis (26/2/2026), Saifullah Yusuf mengatakan proses distribusi terus berjalan dan ditargetkan tuntas sesuai jadwal. Pemerintah, kata dia, berupaya menjaga daya beli masyarakat sekaligus memberikan stimulus ekonomi menjelang Ramadan.
Kementerian Sosial juga menyalurkan bansos reguler di tiga provinsi terdampak bencana, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Di tiga wilayah tersebut, sebanyak 1.763.038 keluarga penerima manfaat (KPM) menerima bantuan dengan total anggaran sekitar Rp1,8 triliun.
Selain bansos reguler, Kemensos menyalurkan bansos adaptif atau kebencanaan yang meliputi bantuan logistik, dapur umum, santunan kematian dan luka, jaminan hidup (jadup), hingga bantuan pemulihan ekonomi.
Data Kemensos mencatat santunan ahli waris bagi korban meninggal dunia telah diberikan kepada 990 penerima dengan total nilai lebih dari Rp14 miliar. Penyaluran dilakukan setelah proses verifikasi ahli waris selesai.
Pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, bantuan jaminan hidup diberikan kepada 175.211 penerima manfaat sebesar Rp450 ribu per orang per bulan selama tiga bulan, dengan total anggaran lebih dari Rp238 miliar. Penyaluran dilakukan secara bertahap melalui PT Pos Indonesia dan Bank Syariah Indonesia (BSI).
Kemensos juga menyalurkan bantuan isian rumah kepada lebih dari 47 ribu KPM dengan total nilai di atas Rp143 miliar. Setiap keluarga menerima Rp3 juta untuk kebutuhan perlengkapan rumah, baik bagi yang menempati hunian sementara, hunian tetap, maupun skema dana tunggu hunian.
Sementara itu, bantuan stimulan sosial ekonomi senilai Rp5 juta per keluarga juga diberikan kepada lebih dari 47 ribu KPM dengan total anggaran lebih dari Rp238 miliar.
Secara keseluruhan, nilai bansos adaptif tahap pertama di tiga provinsi tersebut mencapai sekitar Rp632,8 miliar. Pemerintah menyatakan penyaluran dilakukan secara bertahap dengan mengacu pada data terverifikasi dari pemerintah daerah. (Fj)
