JAKARTA | RMN Indonesia
Karpet merah Istana Presiden pada Jumat akhir Juli 2026 menjadi panggung kontras tegaknya hukum di tanah air. Di sana, berdiri Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulawesi Tenggara, Anton Timbang, tersenyum dan berfoto berdampingan dengan Presiden Prabowo Subianto.
Padahal, di balik senyum itu, Anton menyandang status tersangka atas dugaan kejahatan pertambangan nikel ilegal yang merugikan negara hingga Rp 1,2 triliun di Konawe Utara. Lebih ironis lagi, Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri mengonfirmasi bahwa berkas perkara Anton sebenarnya telah dinyatakan lengkap alias P-21.
Meski status hukumnya sudah P-21 dan siap dilimpahkan ke Kejaksaan Agung (tahap dua), penyidik Bareskrim belum juga menyentuh tombol penahanan terhadap sang pengusaha nikel. Alih-alih membawanya ke sel tahanan, penyidik beralasan Anton “bersikap kooperatif”.
Dugaan keistimewaan ini langsung memantik kemerahan dari kalangan masyarakat sipil. Koordinator Nasional Jaringan Tani Indonesia (Jagatani), Maslam Danuri, melayangkan desakan keras agar aparat penegak hukum tidak masuk dalam angin surga kekuasaan dan segera menjebloskan Anton Timbang ke balik jeruji besi.
Dengan nada satir yang menohok, Maslam mempertanyakan standar ganda yang dipertontonkan korps Bhayangkara saat ini.
“Jenderal bintang empat yang notabene perwira tinggi saja saat ini berani diproses dan diseret ke sidang etik tanpa pandang bulu, masa seorang Anton Timbang yang jelas-jelas maling kekayaan alam negara dibiarkan melenggang bebas tanpa ditahan?” cetus Maslam Danuri dengan nada geram.
Dua Pemandangan dan Paradox Penegakan Hukum
Dalam catatan investigatifnya, skandal ini menyuguhkan dua pemandangan yang amat bertolak belakang dalam penegakan hukum di Indonesia.
Pemandangan pertama menyuguhkan dua tongkang berisi sekitar 15 ribu ton bijih nikel yang disita Bareskrim sebagai barang bukti kejahatan. Nilai muatannya saja ditaksir mencapai US$ 315 ribu atau sekitar Rp 5,6 miliar—itu baru yang tertangkap basah, belum menghitung akumulasi pengerukan ilegal yang ditaksir Bareskrim menguapkan uang negara sebesar Rp 1,2 triliun.
Pemandangan kedua memperlihatkan sosok Anton berdiri gagah di Istana Negara.
Kasus ini berakar dari aktivitas tambang PT Masempo Dalle di Desa Morombo Pantai, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Perusahaan yang dipimpin Anton tersebut mengeruk bijih nikel di luar wilayah izin dan merambah kawasan hutan tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)—bahasa sederhananya: penambangan ilegal seluas 141,91 hektare.
Lokasi tambang tersebut padahal telah disegel oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Namun, segel itu terbukti tak lebih dari papan kayu tanpa wibawa. Pengerukan terus berjalan, nikel dimuat, hingga polisi akhirnya turun tangan membongkar skandal tersebut.
Kronologi Panggilan “Sakit” hingga Melenggang ke Istana
Jejak penanganan perkara Anton Timbang dipenuhi drama penundaan yang menguji akal sehat publik:
15 Maret 2026: Penyidik Polri menyatakan hasil gelar perkara menemukan kecukupan bukti untuk menetapkan Anton Timbang sebagai tersangka.
21 April 2026: Penyidik memanggil Anton untuk diperiksa sebagai tersangka. Anton mangkir dengan alasan sakit. Polisi saat itu berencana mengirim tim dokter untuk memeriksa kesehatannya.
31 Juli 2026: Tiga bulan berselang, Anton nampak prima dan sehat bugar saat menghadiri pertemuan Kadin di Istana dan berfoto bersama Presiden.
Agustus 2026: Bareskrim Polri menyatakan berkas perkara Anton Timbang telah resmi P-21, namun penahanan tidak dilakukan dengan alasan “kooperatif”.
Menguji Nyali Kapolri
Penetapan status P-21 oleh Bareskrim Polri seharusnya menjadi pintu masuk bagi institusi Kepolisian untuk menunjukkan komitmen pemberantasan illegal mining tanpa pandang bulu. Desakan agar Bareskrim segera melakukan penahanan dan pelimpahan tahap dua (tersangka dan barang bukti) ke Kejaksaan Agung kian kencang disuarakan publik dan elemen pejuang keadilan.
Negeri ini tidak kekurangan regulasi. Polisi ada, jaksa ada, hakim ada—bahkan kesejahteraannya telah ditingkatkan oleh negara. Gedung penjara pun berdiri kokoh.
“Yang sering hilang adalah keberanian—atau lebih tepatnya nyali—aparat penegak hukum saat berhadapan dengan figur yang memiliki jabatan, jaringan bisnis, dan akses melenggang ke kekuasaan,” tegas Maslam Danuri.
Kini, bola panas berada di tangan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dan Bareskrim Polri. Publik menagih akhir dari tontonan hukum ini: apakah Anton Timbang akan segera mengenakan rompi tahanan dan duduk di kursi pesakitan Pengadilan Negeri, ataukah kesaktian elite kekuasaan kembali memenangkan rawa-rawa nikel di Sulawesi Tenggara? (Egi)
