Kamis, November 19

JAKARTA | RMN Indonesia

Retorika nasionalisme Presiden Prabowo Subianto yang kerap mengingatkan bahaya pengaruh asing kini berhadapan dengan langkah adiknya, Hashim Djojohadikusumo, yang aktif mendorong pendanaan internasional untuk konservasi alam Indonesia.

Hashim, selaku Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi, membuka peluang kolaborasi dengan lembaga filantropi, sektor swasta, dan mitra global guna memperkuat pembiayaan perlindungan lingkungan.

Dalam forum Konferensi Perubahan Iklim PBB atau COP31 di Antalya, Turki, November 2026, Hashim mendorong pengembangan skema pembiayaan jangka panjang bagi kawasan konservasi Indonesia.

Sejumlah instrumen yang diperkenalkan mencakup Biodiversity Credit Framework, Project Finance for Permanence (PFP), dan Wildlife Conservation Bonds. Skema tersebut diarahkan untuk memperkuat perlindungan keanekaragaman hayati dan kawasan konservasi prioritas.

Langkah ini tentu memiliki alasan strategis. Kebutuhan pembiayaan perlindungan hutan dan ekosistem memang tidak kecil. Namun, muncul pertanyaan mengenai konsistensi pemerintah dalam memandang keterlibatan pendanaan asing.

Paradoks Retorika Antiasing dan Pendanaan Internasional

Prabowo dalam berbagai kesempatan kerap mengingatkan masyarakat terhadap pihak-pihak yang disebut sebagai antek asing. Ia juga menyoroti potensi penggunaan pendanaan luar negeri untuk memengaruhi opini publik dan aktivitas politik di Indonesia.

Peringatan tersebut kembali disampaikan dalam peringatan 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor pada September 2026.

Namun, ketika agenda konservasi membutuhkan pembiayaan, pemerintah justru aktif mencari dukungan dari jaringan internasional.

Perbedaan pendekatan ini memunculkan pertanyaan kritis: apakah pendanaan asing hanya dianggap berbahaya ketika berada di luar kendali pemerintah, tetapi menjadi solusi ketika digunakan untuk membiayai program negara?

Tentu, kerja sama internasional tidak otomatis mengancam kedaulatan. Persoalannya terletak pada transparansi, persyaratan pendanaan, kendali pengambilan keputusan, dan kepentingan yang menyertai bantuan tersebut.

Jangan Sampai Konservasi Menjadi Kepentingan Finansial

Pemerintah perlu memastikan bahwa keterlibatan donor dan lembaga keuangan internasional tidak menggeser tujuan konservasi menjadi sekadar instrumen investasi.

Perlindungan alam harus tetap mengutamakan ekosistem dan masyarakat lokal, termasuk masyarakat adat, kelompok tani hutan, serta komunitas yang menggantungkan kehidupan pada sumber daya alam.

Publik berhak mengetahui siapa penyandang dana, apa persyaratannya, bagaimana mekanisme pengelolaannya, dan siapa yang menikmati manfaat program konservasi tersebut.

Pada akhirnya, langkah Hashim mencari pendanaan global bukan persoalan yang harus ditolak begitu saja. Namun, pemerintah perlu menerapkan standar yang sama ketika menilai keterlibatan asing, baik dalam program negara maupun aktivitas masyarakat sipil.

Sebab, nasionalisme tidak cukup diukur dari lantangnya peringatan tentang antek asing. Konsistensi menjaga kedaulatan justru diuji ketika pemerintah berhadapan dengan kepentingan modal dan pendanaan internasional. (Egi)

Share.
Leave A Reply

Exit mobile version