JAKARTA | RMN Indonesia
Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri secara resmi menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) alias pemecatan terhadap Irjen Eko Hadi Santoso (EHS). Putusan ini dibacakan usai sidang etik yang digelar di Gedung Divpropam Mabes Polri, Jakarta Selatan, pada Selasa (17/11/2026).
Sidang yang memakan waktu sekitar sembilan jam tersebut memutuskan bahwa perbuatan Irjen Eko Hadi dinyatakan sebagai perbuatan tercela, serta menjatuhkan sanksi administratif berupa PTDH sebagai anggota Kepolisian Republik Negara Indonesia.
Keterlibatan dan Pola Kasus
Irjen Eko Hadi Santoso merupakan salah satu perwira tinggi yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh penting lainnya. Praktik penyadapan tanpa prosedur hukum yang sah tersebut dilaporkan terjadi dan berlangsung sepanjang periode 2025 hingga 2026.
Berdasarkan hasil investigasi, Irjen Eko Hadi bersama sejumlah oknum perwira tinggi lainnya diduga menyalahgunakan kewenangan serta akses di lingkungan Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri untuk melancarkan aksi penyadapan tersebut. Bahkan, rumah pribadi Eko Hadi di kawasan Cipete sempat diidentifikasi digunakan sebagai salah satu posko atau titik koordinasi terkait kasus ini.
Sikap Terpidana dan Langkah Hukum Lanjutan
Atas vonis PTDH yang dijatuhkan oleh Majelis KKEP, pihak Irjen Eko Hadi Santoso menyatakan mengajukan banding.
Selain Eko Hadi, sejumlah perwira tinggi Polri lainnya yang turut terseret dan telah dijatuhi sanksi pemecatan dalam skandal penyadapan ilegal ini meliputi mantan Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta. Sementara itu, proses hukum pidana maupun sidang etik terhadap tersangka lainnya seperti mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Irjen Slamet Uliandi terus berjalan di bawah pengawasan ketat penyidik Polri. (Egi)
