JAKARTA | RNN Indonesia
Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM nonsubsidi dan LPG secara drastis di tengah rapuhnya daya beli masyarakat memicu gelombang protes keras. Langkah ini dinilai sebagai bentuk “ketulian” birokrasi terhadap kondisi riil ekonomi rakyat yang sedang berada di titik nadir.
Ironi Kedaulatan Energi di Tengah Prahara Harga
Kenaikan yang terjadi pada April 2026 ini bukan sekadar penyesuaian angka di papan SPBU, melainkan hantaman bagi kelas menengah dan pelaku usaha kecil. Di saat inflasi sektor pangan belum sepenuhnya terkendali, lonjakan biaya energi justru menjadi bahan bakar baru bagi kemiskinan sistemik.
Kritik tajam mengarah langsung pada pucuk pimpinan kementerian terkait. Kebijakan ini dianggap lebih berpihak pada pengamanan neraca korporasi ketimbang perlindungan terhadap ekonomi rumah tangga.
“Mencekik Rakyat, Bahlil Layak Diganti!”
Wakil Ketua DPN Gema Kosgoro, Agus Syarifudin, angkat bicara dengan nada mendesak. Ia menilai kepemimpinan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah kehilangan arah dalam menjaga keseimbangan antara kebijakan fiskal dan kesejahteraan publik.
“Ini bukan kebijakan, ini pencekikan terstruktur terhadap rakyat! Menteri ESDM seolah hidup di menara gading, tidak melihat bagaimana setiap rupiah kenaikan BBM langsung merusak rantai pasok kebutuhan pokok, ditambah elpiji 12 kg juga ikut naik” tegas Agus Syafrudin dalam pernyataan resminya.
Lebih lanjut, Agus menyoroti bahwa alasan fluktuasi harga pasar global yang kerap dijadikan tameng pemerintah merupakan bentuk kegagalan dalam melakukan mitigasi risiko energi.
“Rakyat dipaksa menelan pil pahit akibat inefisiensi pengelolaan energi nasional. Jika mengelola harga BBM dan LPG saja selalu solusinya hanya menaikkan beban ke masyarakat, maka kredibilitas menteri dipertanyakan. Bahlil layak diganti karena gagal menjadi benteng bagi ekonomi rakyat!” tambah Agus dengan nada kritis.
Desakan Evaluasi Total
Agus Syafrudin mendesak agar kebijakan ini segera dicabut atau direvisi dengan skema yang tidak menghantam langsung daya beli. Menurutnya, pemerintah harus berani melakukan audit transparansi atas penetapan harga pokok produksi BBM agar rakyat tidak terus-menerus dijadikan “sapi perah” di tengah ketidakpastian global.
Investigasi di lapangan menunjukkan bahwa kenaikan BBM ini mulai memicu kenaikan harga logistik hingga 15-20%, yang diprediksi akan menyebabkan kontraksi konsumsi rumah tangga pada kuartal mendatang.
Sikap keras dari tokoh organisasi kepemudaan seperti Agus Syarifudin menjadi sinyal bahwa keresahan publik telah mencapai level peringatan merah. Kini, bola panas berada di tangan Istana: mempertahankan kebijakan yang mencekik, atau melakukan reshuffle demi menyelamatkan ekonomi rakyat. (fj)
