JAKARTA | RMN Indonesia
Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) mengingatkan pemerintah agar tetap memprioritaskan persoalan rakyat di tengah mencuatnya polemik dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, pimpinan partai politik, anggota parlemen, aktivis, dan insan media.
Polemik di kalangan elite tersebut dinilai tidak boleh mengalihkan perhatian pemerintah dari berbagai persoalan mendasar yang saat ini dihadapi masyarakat, mulai dari meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK), melemahnya daya beli, tingginya harga kebutuhan pokok, hingga menurunnya tingkat kesejahteraan.
Hal itu menjadi salah satu kesimpulan diskusi mingguan FWK yang dipimpin pendiri FWK Hendry Ch Bangun di Jakarta, Rabu (4/11).
Senior wartawan Kompas, Mohamad Nasir, mengatakan akuntabilitas pemerintahan dan pengawasan terhadap kekuasaan tetap harus dijaga. Namun, pemerintah juga tidak boleh melupakan kondisi masyarakat yang semakin terbebani persoalan ekonomi.
“Tentu saja akuntabilitas pemerintahan harus dijaga agar tidak ada penyalahgunaan yang membahayakan penyelenggaraan negara. Kekuasaan harus check and balance. Tetapi yang jauh lebih penting, jangan pernah lupa melihat penderitaan di kalangan masyarakat yang kini semakin nyata,” ujarnya.
Dalam diskusi tersebut, peserta juga menyoroti dugaan penyadapan ilegal yang disebut berlangsung selama dua tahun atau lebih dan menyeret sejumlah perwira tinggi Polri, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Peristiwa tersebut dinilai sebagai persoalan serius karena menyangkut keamanan komunikasi kepala negara dan sistem pengamanan informasi di lingkungan pemerintahan.
Hendry Ch Bangun mempertanyakan lemahnya pengamanan komunikasi Presiden, mengingat terdapat sejumlah lembaga negara yang memiliki tanggung jawab menjaga keamanan informasi dan komunikasi pimpinan negara.
“Ada BIN, ada Badan Sandi Negara, ada Sekretariat Militer Presiden, dan sejumlah pihak yang seharusnya menjadikan komunikasi presiden aman. Saya heran ini bisa terjadi,” kata Hendry mengutip pendapat seorang purnawirawan jenderal TNI.
Menurut dia, peristiwa tersebut harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang.
Sementara itu, Berman Nainggolan meminta aparat mengusut kasus tersebut secara transparan. Hasil pemeriksaan diharapkan dapat menjelaskan secara terang mengenai pihak-pihak yang terlibat, motif, serta tujuan di balik dugaan penyadapan tersebut.
“Ini harus dijelaskan kepada rakyat. Jangan ditutupi agar rakyat tahu apa yang sebenarnya terjadi,” ujarnya.(hmi)
