JAKARTA | RMN Indonesia
Fraksi PDI Perjuangan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menerima serangkaian aduan terkait kerusakan lingkungan hidup yang terjadi di berbagai daerah. Pertemuan ini berlangsung pada Senin (21/9) lalu di kompleks parlemen, Jakarta.
Aduan disampaikan oleh sejumlah organisasi lingkungan terkemuka seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), bersama perwakilan masyarakat dari berbagai wilayah.
Perwakilan masyarakat yang hadir berasal dari daerah-daerah yang terdampak, meliputi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, hingga Aceh. Mereka mewakili beragam kelompok, mulai dari komunitas pesisir, nelayan, petani, hingga warga kota yang menghadapi ancaman penggusuran.
“Ada pesisir, nelayan, petani, ya, ada juga kaum, di masyarakat di kota yang digusur di Jakarta. Mungkin ini pas waktunya karena mungkin di Jakarta ada Pak Pramono nanti bisa langsung direct,” ujar Dana Prima Tarigan, pengurus Departemen Komunikasi Strategis dan Jaringan Eknas Walhi.
Salah satu aduan datang dari Kholid, perwakilan Front Kebangkitan Petani Nelayan di Banten Utara. Kholid menyoroti konflik lahan yang melanda wilayahnya akibat Proyek Strategis Nasional (PSN) PIK 2.
Status PSN ini, menurutnya, mempersulit warga untuk mempertahankan lahan mereka dari penggusuran. Ia mendesak DPR untuk mengkaji ulang tata ruang di Banten, yang dinilai tidak mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
“Tanah-tanah kami digusur, dirampas, dengan angka-angkanya yang tidak ridho sama ridho. Mau nggak mau, dijual nggak dijual, kita urug. Kita beli dengan harga yang semena-mena,” ungkap Kholid dengan nada prihatin.
Dari Indramayu, Hatta menyampaikan keluhan serupa mengenai dampak PSN terhadap sekitar 2.000 kepala keluarga (KK) dan lahan garapan warga. Ribuan warga di wilayah pesisir, termasuk dari Bekasi, Karawang, Subang, hingga Indramayu, sangat bergantung pada area tersebut untuk mata pencarian mereka.
“Sedangkan kami bukan fakir miskin, bukan anak yatim, dan bukan korban bencana alam. Di sana kami punya garapan yang selama ini sudah berpuluh-puluh tahun, bahkan 50 tahun lebih,” tegas Hatta, menekankan hak mereka atas tanah yang telah diolah turun-temurun.
Sementara itu, Jan Torpa Saribu, warga Marunda, Jakarta Utara, mengadukan kasus penggusuran yang menimpa warga Marunda Kepu. Ia berharap DPR RI dapat memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini, yang sebelumnya telah dilaporkan ke berbagai lembaga.
“Sudah ke Komnas HAM, sudah ke LBHI, sudah ke DPRD, melaporkan masalah penggusuran mafia tanah di Marunda Kepu,” jelas Jan, menggambarkan panjangnya perjuangan mereka mencari keadilan.
Menanggapi berbagai aduan tersebut, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan, Dolfie OFP, memastikan bahwa seluruh aspirasi akan dibahas dalam rapat-rapat komisi terkait. Dolfie menyatakan pihaknya akan mendesak pemerintah untuk menuntaskan berbagai permasalahan yang dihadapi warga di daerah mereka.
“Nah, itu kan kita nanti lihat dari sisi regulasi, dari sisi kebijakan itu sampai sejauh mana keberpihakan pemerintah. Ya rekomendasinya paling maksimal perintah kepada pemerintah untuk mengatasi hal ini di dalam kesimpulan rapat kerja dengan mitra-mitra di komisi,” pungkas Dolfie, menegaskan komitmen fraksinya untuk mengawal isu ini. (Egi)
