JAKARTA I RMN Indonesia
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Kabinet Bayangan, Feri Amsari, menyoroti sikap akademisi Rocky Gerung yang memberikan pembelaan terhadap program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih).
Feri mempertanyakan dasar pembelaan tersebut, terutama setelah muncul persoalan mengenai lokasi sejumlah Kopdes Merah Putih yang dinilai tidak lazim.
Feri mengungkapkan, berdasarkan data Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terdapat ribuan lokasi Kopdes Merah Putih yang berada di kawasan hutan. Bahkan, terdapat pula lokasi yang berada di wilayah laut.
“Data Stranas KPK menunjukkan ada 16.734 Kopdes yang berada di hutan, bahkan ada ratusan yang berada di laut,” ujar Feri, sebagaimana diberitakan Fajar, Sabtu (5/9/2026).
Menurut Feri, fakta tersebut semestinya menjadi bahan evaluasi serius, bukan justru diabaikan ketika program Kopdes Merah Putih dikritik publik.
Ia pun mempertanyakan bagaimana koperasi dapat menjalankan kegiatan usaha secara efektif apabila lokasinya berada di kawasan yang memiliki persoalan akses maupun aspek tata kelola.
Sorotan Feri terhadap Kopdes bukan kali pertama. Sebelumnya, ia juga mengkritik berbagai aspek program tersebut, termasuk konsep pelatihan bagi calon pengelola koperasi yang menggunakan pendekatan bergaya militer.
Feri menilai pendekatan tersebut tidak memiliki keterkaitan langsung dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk mengelola koperasi.
Sementara itu, perdebatan mengenai Kopdes Merah Putih juga sempat mempertemukan Feri dengan pengamat koperasi Suroto.
Dalam diskusi tersebut, Suroto menilai persoalan utama bukan terletak pada konsep koperasi, melainkan lemahnya sinergi antarlembaga negara dalam menjalankan program.
Feri sendiri merupakan Mensesneg dalam Kabinet Bayangan yang dibentuk sejumlah akademisi, peneliti, dan pegiat masyarakat sipil sebagai wadah pengawasan terhadap pemerintahan. Kabinet tersebut disebut tidak dimaksudkan sebagai pemerintahan tandingan, melainkan sebagai pembanding kebijakan dan mekanisme kontrol dari masyarakat sipil.
Perdebatan Feri dengan Rocky Gerung terkait Kopdes Merah Putih pun menambah panjang polemik mengenai program unggulan pemerintah tersebut. Di satu sisi, program ini didorong sebagai instrumen penguatan ekonomi desa. Di sisi lain, kritik bermunculan terkait tata kelola, pembiayaan, lokasi pembangunan hingga efektivitas pengelolaannya.
Bagi Feri, persoalan tersebut perlu dijawab secara terbuka agar program yang menggunakan sumber daya negara benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat desa.(Agus).
