JAKARTA | RMN Indonesia
Dugaan aliran dana Rp70 miliar untuk penyelenggaraan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) menjadi bagian dari perkara korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq menyampaikan klaim tersebut setelah menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (17/11) malam.
Ketua DPP Partai Golkar yang telah ditetapkan sebagai tersangka itu menilai KPK keliru dalam menetapkan status hukumnya. Ia menyatakan dana yang disebutnya mencapai Rp70 miliar tersebut ditujukan khusus untuk kepentingan organisasi NU.
Dalam keterangannya kepada wartawan, Fahd membantah keterlibatan dana tersebut dengan kepentingan lain.
“KPK salah tangkap. Saya kasih Rp70 miliar murni untuk NU, untuk Nahdlatul Ulama,” kata Fahd seusai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (17/11) malam.
Sebelumnya, Fahd juga mengungkapkan bahwa mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto sempat meminta dana Rp100 miliar. Arif Sugiyanto merupakan tersangka lain dalam perkara dugaan korupsi ATR/BPN tersebut.
Fahd mengaku awalnya menolak permintaan itu pada 25 dan 26 Agustus. Namun, menurut keterangannya, ia akhirnya bersedia memberikan dana talangan setelah menerima telepon pada 27 Agustus yang membawa nama seorang petinggi.
“AS itu mintanya Rp100 miliar. Dari 25 Agustus dia telepon saya, saya tolak. 26 (Agustus) saya tolak, dan 27 (Agustus) dia telepon bawa nama petinggi, yang enggak etis saya sebutkan namanya. Akhirnya, saya meminjamkan uang tersebut. Itu benar-benar meminjamkan dalam arti dana talangan Muktamar NU,” kata Fahd seusai menjalani pemeriksaan pada Selasa (10/11).
Tanggapan PBNU
Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, membantah adanya hubungan antara penyelenggaraan Muktamar ke-35 NU dan penggunaan uang hasil korupsi. Ia menyampaikan penegasan tersebut kepada NU Online di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (12/11).
Gus Ipul meminta pihak yang mengatasnamakan NU untuk memperoleh dana, terutama jika dana tersebut diduga berasal dari korupsi, agar tidak mengaitkan organisasinya tanpa dasar yang jelas.
“Sekali lagi saya tegaskan tidak ada kaitannya dengan uang hasil korupsi. Jika ada yang mengaku-ngaku mengatasnamakan NU untuk mencari dana apalagi itu hasil korupsi itu sesungguhnya sama sekali tidak ada urusannya dengan NU,” kata Gus Ipul.
Ia juga meminta pihak yang menyampaikan tudingan tersebut menunjukkan bukti konkret. Menurutnya, pernyataan tanpa bukti dapat merugikan organisasi dan mencemarkan nama baik PBNU.
“Jadi, sekali lagi ini jangan membuat opini, membuat pernyataan yang terkesan ada uang hasil korupsi yang mengalir dalam kaitan Muktamar Nahdlatul Ulama yang ke-35. Ini sungguh merugikan organisasi, mencemarkan nama baik jam’iyyah,” ujar Gus Ipul.
PBNU, lanjut Gus Ipul, akan mengikuti perkembangan penanganan perkara tersebut, termasuk bukti yang mungkin muncul dalam persidangan. Ia menegaskan pihak yang terbukti menyalurkan uang hasil korupsi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
“Apakah benar ada uang hasil korupsi yang mengalir ke Muktamar Nahdlatul Ulama. Jika benar maka pihak-pihak yang melakukan itu harus bertanggung jawab sepenuhnya,” tegasnya.
Gus Ipul kembali memastikan bahwa penyelenggaraan Muktamar ke-35 NU tidak berkaitan dengan penggunaan dana hasil tindak pidana korupsi.
“Sebagai bagian dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, sekali lagi saya memastikan, sekali lagi, tidak ada kaitannya uang hasil korupsi dengan muktamar yang lalu,” terangnya.
Sekilas Perkara
Perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di wilayah Jabodetabek pada 14 September 2026. Operasi tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Sehari setelah OTT, KPK mengumumkan delapan tersangka dari unsur pejabat Kementerian ATR/BPN, pihak perusahaan, swasta, dan politisi, termasuk di antaranya Adrianto Pitoyo Adhi (Presdir PT Summarecon Agung Tbk), Arif Sugiyanto (mantan Bupati Kebumen), dan Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq. (Egi)
