JAKARTA | RMN Indonesia
Indonesia mendorong penguatan kerja sama dalam bidang kebudayaan di antara anggota BRICS, kumpulan negara berkembang dan pasar negara berkembang utama yang mencakup Brasil, China, Mesir, Etiopia, India, Indonesia, Iran, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, dan Uni Emirat Arab.
Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon dalam XI BRICS Culture Ministers’ Meeting di Madhya Pradesh, India, Sabtu (8/8), menyampaikan bahwa kerja sama kebudayaan BRICS perlu berorientasi pada masyarakat, inklusif, serta berlandaskan kesetaraan kedaulatan, konsensus, dan saling menghormati.
Sebagaimana dikutip dalam keterangan pers kementerian yang diterima di Jakarta pada Minggu (9/8), Fadli mengemukakan bahwa tantangan global seperti disrupsi teknologi, ketidakpastian ekonomi, tekanan perubahan iklim, dan fragmentasi sosial semakin menunjukkan bahwa kebudayaan bukan sekadar pelengkap pembangunan.
Menurut dia, kebudayaan merupakan fondasi yang dapat memperkuat ketangguhan masyarakat, mendorong inovasi, memperkuat kohesi sosial, serta mendukung pembangunan berkelanjutan.
Oleh karena itu, Indonesia mendorong penguatan kerja sama BRICS melalui empat agenda utama.
Pertama, Indonesia mendorong penguatan pelindungan warisan budaya sekaligus kerja sama pengembalian dan restitusi benda budaya.
Kedua, Indonesia mendorong penguatan industri budaya dan kreatif dengan menempatkan seniman dan kreator sebagai pusat ekosistem, termasuk melalui pelindungan hak kekayaan intelektual dan remunerasi yang adil.
Ketiga, Indonesia mendorong pelindungan sistem pengetahuan tradisional dengan memastikan keterlibatan masyarakat dan para pemegang pengetahuan.
Keempat, Indonesia mengusulkan kebudayaan ditempatkan sebagai tujuan tersendiri dalam kerangka pembangunan global pasca-2030 agar kontribusi kebudayaan terhadap pembangunan dapat diakui secara lebih jelas dan berkelanjutan.
Fadli juga menyampaikan bahwa Indonesia menyambut baik Deklarasi XI BRICS Culture Ministers’ Meeting sebagai komitmen bersama untuk menjadikan kebudayaan sebagai kekuatan strategis bagi ketangguhan, inovasi, keberlanjutan, dan penguatan kerja sama di antara negara-negara BRICS.
Declaration of the XI BRICS Culture Ministers’ Meeting menegaskan sejumlah komitmen bersama di bidang kebudayaan.
Negara-negara BRICS berkomitmen memperkuat industri budaya dan kreatif, termasuk pelindungan hak kekayaan intelektual dan remunerasi yang adil bagi kreator, serta mendorong pemanfaatan kecerdasan artifisial secara etis, transparan, dan bertanggung jawab dengan tetap menghormati keberagaman budaya.
Mereka juga menegaskan pentingnya penguatan dokumentasi dan penelitian provenans serta kerja sama pengembalian dan restitusi benda budaya.
Selain itu, negara-negara BRICS sepakat memperkuat pelindungan dan promosi sistem pengetahuan tradisional melalui partisipasi masyarakat, serta meningkatkan kerja sama antar-museum, perpustakaan, arsip, pusat manuskrip, dan institusi kebudayaan lainnya.
Deklarasi negara-negara BRICS juga menyatakan bahwa kebudayaan perlu dipertimbangkan sebagai tujuan tersendiri dalam kerangka pembangunan internasional pada masa mendatang.
“Komitmen yang telah disepakati perlu diterjemahkan menjadi langkah konkret, berkelanjutan, dan saling menguntungkan. Kerja sama BRICS harus menjadi jembatan yang menghubungkan para kreator, masyarakat, institusi, dan generasi mendatang,” kata Fadli.
XI BRICS Culture Ministers’ Meeting dihadiri oleh utusan India, Indonesia, Afrika Selatan, Uni Emirat Arab, Brasil, Etiopia, Tiongkok, Rusia, dan Iran serta perwakilan Kuba, Belarus, Thailand, dan Kazakhstan selaku negara mitra BRICS.
Pertemuan itu merupakan bagian dari rangkaian BRICS Culture Track 2026 yang mencakup pembahasan industri budaya dan kreatif, hak cipta dan kecerdasan artifisial, pelindungan warisan budaya dan pengembalian benda budaya, serta kebudayaan dan pembangunan berkelanjutan.
Melalui BRICS, Indonesia terus mendorong diplomasi kebudayaan yang lebih strategis dan kerja sama internasional yang memberikan manfaat nyata bagi seniman, kreator, pelaku budaya, institusi, dan masyarakat.
Indonesia juga menegaskan pentingnya memastikan kesepakatan di tingkat internasional dapat diterjemahkan menjadi program dan kerja sama yang konkret, inklusif, berkelanjutan, serta memberikan manfaat bagi generasi mendatang. (Fj)
