JAKARTA | RMN Indonesia
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memperkuat sejumlah sektor strategis untuk mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Memasuki dua tahun pemerintahan pada 20 Oktober 2026, upaya tersebut difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), pengembangan pariwisata, serta perluasan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Berbagai program disiapkan untuk memperluas kesempatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Langkah itu meliputi program pemagangan bagi lulusan perguruan tinggi, pelatihan vokasi, pengembangan destinasi wisata, hingga penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, mengatakan program pemagangan nasional dirancang untuk mempertemukan kompetensi lulusan baru dengan kebutuhan dunia kerja.
Program Pemagangan Nasional bagi Lulusan Perguruan Tinggi mulai diluncurkan pada Oktober 2025 dengan target awal 100.000 peserta. Melalui program ini, lulusan baru diharapkan memperoleh pengalaman profesional yang dibutuhkan untuk memasuki pasar kerja.
Peserta pemagangan mendapatkan uang saku setara upah minimum serta perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Karena biasanya lowongan pekerjaan ini diisi oleh lulusan yang tidak kerja atau secondary. Lulusan primary atau yang baru lulus pertama, jika melamar pekerjaan pasti pertanyaan pertamanya adalah mengenai pengalaman kerja. Nah, inilah yang dijembatani dengan program magang,” ujar Haryo dalam keterangan tertulis, Kamis (22/10/2026).
Pada 2026, Program Magang Nasional tahap II ditargetkan menjangkau 150.000 lulusan baru dengan dukungan anggaran Rp4,14 triliun. Selain itu, pemerintah mengalokasikan Rp2,12 triliun untuk pelatihan vokasi yang menyasar 220.000 lulusan SMK dan 50.000 pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).
Secara keseluruhan, Program Pelatihan Vokasi Nasional 2026 menargetkan 340.000 peserta, termasuk tambahan 270.000 peserta melalui stimulus ekonomi semester II. Hingga Agustus 2026, sebanyak 89.337 peserta tercatat telah mengikuti pelatihan vokasi.
Haryo menekankan pentingnya pemanfaatan fasilitas pelatihan yang tersedia agar program peningkatan keterampilan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.
“Ke depan seluruh fasilitas milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan industri harus dimanfaatkan secara optimal,” tuturnya.
Pariwisata Jadi Penggerak Ekonomi Daerah
Selain peningkatan kualitas tenaga kerja, pemerintah mendorong sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak aktivitas ekonomi. Industri ini memiliki keterkaitan dengan berbagai bidang, mulai dari transportasi, akomodasi, kuliner, ekonomi kreatif, hingga usaha mikro di sekitar destinasi wisata.
Sepanjang 2025, Indonesia mencatat 15,39 juta kunjungan wisatawan mancanegara dan 1,2 miliar perjalanan wisatawan nusantara. Pada periode yang sama, sektor pariwisata menghasilkan devisa sebesar US$18,28 miliar, mendukung 25,91 juta tenaga kerja, serta menyumbang 3,97 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Kinerja pariwisata juga berlanjut pada Januari hingga Agustus 2026. Dalam periode tersebut, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 10,58 juta, sedangkan perjalanan wisatawan nusantara tercatat sebanyak 842,15 juta. Adapun devisa pariwisata pada semester I 2026 mencapai US$8,43 miliar.
Haryo menilai sektor pariwisata memiliki peluang untuk mendorong perputaran ekonomi sekaligus meningkatkan penerimaan devisa.
“Kita harus kejar pariwisata itu sebagai low hanging fruit. Dan itu juga penghasil devisa yang besar. Jadi seperti untuk mendukung pembelian di dalam negeri mari kita dorong juga sektor pariwisata,” imbuhnya.
Pengembangan sektor tersebut turut diarahkan pada peningkatan kualitas destinasi, konektivitas, kompetensi tenaga kerja, serta keterlibatan masyarakat setempat. Dengan demikian, pertumbuhan kunjungan wisatawan diharapkan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi daerah.
Penyaluran KUR Tembus Rp232,66 Triliun
Pemerintah juga memperluas akses permodalan UMKM melalui penyaluran KUR. Pembiayaan ini ditujukan untuk membantu pelaku usaha memperoleh modal produktif, meningkatkan kapasitas usaha, dan memperkuat keberlanjutan bisnis.
“KUR tidak hanya memberikan akses pembiayaan, tapi benar-benar mendorong usaha produktif untuk tumbuh dan naik kelas,” tegas Haryo.
Hingga 23 September 2026, penyaluran KUR mencapai Rp232,66 triliun dengan jumlah penerima sebanyak 3,61 juta debitur. Pembiayaan tersebut juga mendukung keberlangsungan sekitar 10,83 juta tenaga kerja di berbagai daerah.
Penguatan SDM, pengembangan pariwisata, dan perluasan akses pembiayaan UMKM menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas partisipasi masyarakat dalam perekonomian. Keberlanjutan pelaksanaan program-program tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja, daya saing usaha, serta pemerataan manfaat pembangunan ekonomi nasional. (Egi)
