TANGERANG | RMN Indonesia
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 secara tepat sasaran.
DPRD menekankan agar arah kebijakan anggaran tahun depan tidak hanya berfokus pada penyerapan anggaran, tetapi mampu menjawab berbagai persoalan daerah yang masih membutuhkan penanganan, seperti pengendalian banjir, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Anggota DPRD Kota Tangerang dari Fraksi PKB, Tasril Jamal, mengatakan penyusunan APBD 2027 menjadi momentum penting untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), khususnya pada tahun kedua pelaksanaannya.
Menurutnya, setiap program yang masuk dalam perencanaan anggaran harus memiliki manfaat yang jelas dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
“Kami mendorong agar TAPD menyusun anggaran yang benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat. Program yang masih belum terselesaikan harus menjadi perhatian utama agar pembangunan dapat dirasakan secara maksimal,” ujar Tasril usai rapat Badan Anggaran DPRD Kota Tangerang bersama TAPD di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tangerang, Kamis (30/7/2026).
Selain menyoroti program prioritas, Tasril juga meminta pemerintah daerah mencermati proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2027 yang diperkirakan mencapai Rp3,208 triliun. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan target PAD dalam APBD 2026 yang berada di kisaran Rp3,258 triliun.
Ia menilai penurunan proyeksi tersebut harus menjadi bahan evaluasi bersama, terutama dalam menentukan strategi peningkatan pendapatan daerah. Menurutnya, pemerintah perlu menggali dan mengoptimalkan seluruh potensi penerimaan agar kemandirian fiskal daerah semakin kuat.
“Jika proyeksi PAD mengalami penurunan dibandingkan target sebelumnya, tentu harus menjadi perhatian. Pemerintah perlu memiliki langkah konkret untuk mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan yang ada, sehingga tidak ada potensi yang terlewatkan,” tegasnya.
Tasril juga meminta Wali Kota Tangerang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia menilai setiap perangkat daerah harus mampu menunjukkan capaian kerja, inovasi, serta kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat.
Menurutnya, OPD ke depan harus mengubah pola kerja dari sekadar mengejar realisasi anggaran menjadi berorientasi pada hasil dan manfaat.
“OPD harus bekerja dengan pendekatan result oriented, bukan hanya mengejar penyerapan anggaran. Evaluasi terhadap kinerja perlu dilakukan agar birokrasi semakin profesional, cepat beradaptasi, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” katanya.
Ia berharap evaluasi kinerja tersebut dapat mendorong peningkatan efektivitas pemerintahan daerah, termasuk melalui langkah penyegaran organisasi apabila terdapat perangkat daerah yang belum mampu mencapai target kinerja.
Dengan penyusunan KUA-PPAS 2027 yang lebih terarah, DPRD berharap anggaran daerah dapat menjadi instrumen pembangunan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat sekaligus memperkuat kemampuan fiskal Kota Tangerang.(Wil)
