JAKARTA | RMN Indonesia
Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Hendarsam Marantoko memastikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian tidak masuk dalam daftar pencegahan atau pencekalan ke luar negeri.
Hingga saat ini, pihak Imigrasi belum menerima permohonan pencegahan atas nama Tito dari aparat penegak hukum (APH).
Kepastian tersebut disampaikan Hendarsam melalui unggahan status aplikasi WhatsApp pada Senin. Pernyataan itu sekaligus menjawab banyaknya pertanyaan awak media mengenai status pencekalan mantan Kapolri tersebut.
Halo rekan-rekan. Karena banyaknya pertanyaan tentang status cekal Pak TK, dengan ini kami informasikan, sampai saat ini tidak ada permohonan pencegahan atas nama Pak TK dari APH,” tulis Hendarsam.
Nama Tito Karnavian belakangan menjadi perhatian publik bersama mantan Kapolri Jenderal Polisi (Purn) Idham Azis. Keduanya ramai dicari di mesin pencarian internet menyusul beredarnya rumor mengenai dugaan penyadapan yang disebut-sebut melibatkan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Spekulasi tersebut semakin berkembang setelah Tito dan Idham tidak terlihat dalam pertemuan 10 mantan Kapolri dengan Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat, Minggu (8/11).
Namun, isu mengenai Tito tersebut mereda setelah mantan Kapolri ke-23 itu terlihat menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/11).
Dalam kesempatan itu, Tito juga memberikan keterangan pers mengenai sejumlah isu strategis di daerah. Di antaranya percepatan penanganan bencana di Sumatera, bantuan untuk madrasah dan pondok pesantren yang terdampak bencana, serta proyeksi anggaran pemulihan bencana Sumatera sebesar Rp42 triliun pada 2027.
Tito sekaligus menegaskan bahwa dirinya tidak lagi terlibat dalam urusan kepolisian sejak tidak menjabat sebagai Kapolri pada 2019. Ia menyatakan saat ini fokus menjalankan tugasnya sebagai Mendagri.
Pernyataan Imigrasi tersebut menegaskan bahwa hingga Senin belum ada permohonan pencegahan terhadap Tito dari aparat penegak hukum. Dengan demikian, kabar mengenai pencekalan Tito belum memiliki dasar administratif dari permohonan resmi APH.(hmi)
