JAKARTA I RMN Indonesia
Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo meminta pengelola program hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memperketat aturan kepemilikan. Hal ini untuk mencegah adanya pihak tertentu yang memborong unit dengan memanfaatkan identitas orang lain.
Hashim menegaskan, program hunian MBR harus benar-benar diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan. Ia meminta agar prinsip satu pembeli hanya mendapatkan satu unit diterapkan secara konsisten.
Pernyataan tersebut disampaikan Hashim saat menghadiri agenda groundbreaking Hunian Manggarai di lahan KAI, Jakarta Selatan.
Menurutnya, potensi monopoli unit hunian dapat terjadi apabila tidak ada pengawasan ketat.
Ia mencontohkan kemungkinan seseorang membeli ratusan unit dengan menggunakan nama sopir maupun pekerja rumah tangga atau office boy.
“Jangan diborong ya. Dari 3.000 unit nanti orang tertentu beli 300, 500 unit, nanti titip siapa, titip sopirnya, atas nama sopirnya, atas nama office boy-nya,” kata Hashim, dikutip Sabtu (22/8/2026).
Ia menegaskan distribusi hunian harus dilakukan secara adil agar masyarakat berpenghasilan rendah tidak kehilangan kesempatan memperoleh tempat tinggal yang layak.
“Jadi kita harus adil, satu pelanggan, satu peminat, satu apartemen,” tegasnya.
Hashim menilai kualitas bangunan dan lokasi strategis juga dapat meningkatkan nilai properti pada masa mendatang. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menarik pihak tertentu untuk mengambil keuntungan dengan menguasai sejumlah unit.
Selain persoalan kepemilikan, Hashim turut menyoroti aspek pemeliharaan bangunan setelah proyek selesai.
Menurut dia, pembangunan fisik yang baik harus diikuti sistem perawatan yang konsisten.
“Titik lemah kita terus terang saja adalah perawatan, pemeliharaan. Kita bangun dengan bagus sekali, dari dulu kita membangun bagus sekali, tapi kelemahan kita terus terang saja itu adalah maintenance,” ujarnya.
Ia berharap kualitas hunian tetap terjaga dalam jangka panjang. Fasilitas yang tersedia diharapkan tidak cepat mengalami kerusakan, seperti berkarat maupun mengalami kebocoran.
Hashim bahkan berharap kondisi hunian tersebut masih tetap prima ketika Presiden Prabowo Subianto melakukan peninjauan kembali dalam 10 tahun mendatang.
Untuk mendukung hal tersebut, Hashim mendorong adanya badan pengelola khusus yang bertanggung jawab terhadap perawatan kawasan hunian.
Kawasan tersebut nantinya diproyeksikan dihuni sekitar 3.700 nasabah BTN.
Hashim mengusulkan para penghuni membentuk asosiasi warga yang dapat mengelola fasilitas serta berbagai kepentingan bersama secara mandiri.
Dengan pengelolaan yang baik sejak awal, program hunian MBR diharapkan tidak hanya mampu menyediakan tempat tinggal terjangkau, tetapi juga memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat yang menjadi sasaran program.(Fj).
