BANJARBARU | RMN Indonesia
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh Jumhur Hidayat mengapresiasi langkah Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dalam memperkuat pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Menurut Jumhur, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menghadapi ancaman karhutla. Dunia usaha, khususnya sektor perkebunan kelapa sawit, dinilai memiliki peran penting dalam memperkuat kesiapsiagaan di wilayah konsesi maupun kawasan sekitarnya.
“Ya, sangat bagus apa yang disampaikan kawan-kawan GAPKI. Tadi sudah ngobrol panjang lebar, sudah ada langkah yang dilakukan. Bukan hanya baru mau ya. Bahkan, kepada anggotanya, mereka meminta anggotanya tidak mengurusi wilayah konsensinya, tetapi juga keluar untuk membantu masyarakat,” ujarnya saat acara Percepatan Pengendalian Kebakaran Lahan di Kalsel, Senin (24/8/2026).
Lebih jauh Jumhur mengatakan Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Dunia usaha harus ikut mengambil tanggung jawab dalam mencegah dan menangani karhutla, termasuk menyiapkan sarana, personel, dan sistem pencegahan di wilayah perkebunan.
GAPKI sebelumnya telah menyusun Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Karhutla di Perkebunan Kelapa Sawit yang mencakup persiapan dan pencegahan, pengendalian dan pemadaman, serta penanganan pascakebakaran. Pedoman tersebut disebarkan kepada seluruh anggota GAPKI sebagai acuan dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau.
GAPKI juga mendorong perusahaan menyediakan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti embung, menara api, CCTV, peralatan pemadaman dan sarana pendukung lainnya.
Di setiap perkebunan juga dibentuk brigade penanggulangan dan pencegahan kebakaran.
“Sementara untuk memperkuat pengawasan di sekitar perkebunan, perusahaan didorong membentuk Masyarakat Peduli Api dengan melibatkan Pemerintah Daerah, aparat keamanan dan institusi terkait,”
terang Ketua GAPKI Pusat, Eddy Martono. (Fj)
