Pandeglang | RMN Indonesia
Program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pandeglang tengah menjadi sorotan tajam. paket makanan yang sedianya dibagikan kepada siswa di Kelurahan Cigadung ditemukan dalam kondisi tidak layak konsumsi dan diduga mengandung belatung pada Rabu, 6 Mei 2026.
Insiden ini memicu reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk pimpinan pusat otoritas terkait. Menanggapi temuan yang meresahkan ini, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa pihaknya tidak tinggal diam dan segera melakukan tindakan preventif serta evaluatif.
“Kita akan cek detil lapangan,” ujar Dadan Hindayana singkat saat dikonfirmasi mengenai tindak lanjut kasus di Pandeglang tersebut, Jumat (8/5).
Kasus ini bermula ketika paket menu ayam stik (nugget) yang diproduksi oleh dapur MBG Insani Fastabiqul Khairat di SPPG Cigadung 3 terpaksa ditolak oleh pihak sekolah. Laporan di lapangan menyebutkan tercium aroma busuk yang menyengat dan terlihat adanya ulat/belatung dalam olahan daging saat kemasan dibuka. Pihak sekolah bertindak cepat dengan membatalkan distribusi demi keselamatan siswa.
Kritik pedas juga datang dari Kerapatan Indonesia Tanah Air (KITA) Provinsi Banten. Ketua Bidang KITA Banten, Agus Suryaman, menyebut kejadian ini sebagai bentuk degradasi moral dalam pengelolaan program negara. “Di mana kontrol kualitasnya? Jangan-jangan audit mutu hanya formalitas. Kami menuntut transparansi penuh terkait vendor dan rantai pasoknya,” tegas Agus.
Selain masalah higienitas, kebijakan “rapel” atau akumulasi distribusi makanan yang sempat diwacanakan pengelola dapur setempat juga menjadi poin krusial yang dipersoalkan. Hal ini secara eksplisit melanggar petunjuk teknis (Juknis) BGN yang mewajibkan kesegaran bahan pangan harian tanpa adanya penumpukan porsi yang berisiko pada kesehatan metabolisme siswa.
Saat ini, tim dari Badan Gizi Nasional tengah bergerak untuk melakukan investigasi mendalam guna memastikan apakah terjadi kegagalan sistemik atau kelalaian vendor, guna menjamin keamanan pangan bagi jutaan siswa penerima manfaat lainnya di seluruh Indonesia. (Fj)
