JAKARTA | RMN Indonesia
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama mahasiswa lintas perguruan tinggi dan sejumlah elemen masyarakat, termasuk kelompok buruh dan petani, dijadwalkan menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Rabu (28/10/2026).
Aksi yang bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda itu akan menyuarakan lima kelompok tuntutan terkait persoalan lingkungan, ekonomi, pendidikan, reformasi hukum, serta hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi.
Aksi bertajuk #IndonesiaSadar tersebut merupakan bagian dari upaya mahasiswa dan masyarakat sipil untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Konsolidasi gerakan telah dilakukan sejak Senin (26/10/2026). Massa dijadwalkan berkumpul di Bundaran HI mulai pukul 14.00 WIB.
Kelima tuntutan yang diusung mencerminkan beragam persoalan yang dinilai membutuhkan perhatian pemerintah, mulai dari penanganan bencana ekologis, penggunaan anggaran negara, akses pendidikan, penegakan hukum, hingga perlindungan ruang demokrasi.
Desak Penetapan Status Bencana Nasional
Salah satu tuntutan utama berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). BEM UI mendesak pemerintah menetapkan status bencana nasional untuk karhutla yang telah berlangsung lebih dari empat bulan. Mahasiswa juga mendorong penanganan yang lebih serius terhadap kerusakan lingkungan beserta dampaknya bagi masyarakat.
Persoalan karhutla menjadi perhatian karena kebakaran di kawasan hutan dan lahan tidak hanya mengakibatkan kerusakan ekosistem, tetapi juga berpotensi menimbulkan kabut asap, mengganggu kesehatan, menghambat aktivitas ekonomi, dan mengancam kehidupan masyarakat di sekitar wilayah terdampak. Data BNPB yang diberitakan pada Agustus 2026 mencatat luas karhutla di Indonesia mencapai 72.798 hektare, dengan Kalimantan Barat sebagai wilayah terluas (38.310 hektare).
Soroti Kebijakan Ekonomi dan Biaya Pendidikan
Pada bidang ekonomi, mahasiswa menyoroti perlunya pembenahan tata kelola kebijakan agar penggunaan anggaran negara lebih berpihak kepada kepentingan publik. Persoalan ketimpangan sosial, perlindungan kelompok rentan, dan prioritas belanja pemerintah menjadi bagian dari kritik yang disuarakan.
Mahasiswa juga meminta penurunan biaya pendidikan dan pemerataan akses terhadap layanan dasar agar masyarakat, termasuk kelompok berpenghasilan rendah, dapat memperoleh pendidikan tanpa terbebani biaya yang sulit dijangkau.
Tuntut Reformasi Hukum dan Perlindungan Demokrasi
Dalam bidang reformasi hukum dan tata kelola pemerintahan, mahasiswa mendorong pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta menuntut penegakan hukum yang adil dan tidak digunakan untuk melindungi kepentingan kekuasaan.
Sementara itu, pada sektor HAM dan demokrasi, BEM UI menuntut perlindungan kebebasan berpendapat serta menyoroti dugaan kriminalisasi terhadap masyarakat yang menyampaikan kritik. Mereka menginginkan ruang sipil tetap terbuka agar mahasiswa, pekerja, petani, dan kelompok masyarakat lainnya dapat menyampaikan aspirasi tanpa intimidasi.
Momentum 28 Oktober dipilih sebagai simbol pengingat semangat persatuan sekaligus ruang partisipasi publik untuk mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan agar benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat luas. (Egi)
