JAKARTA | RMN Indonesia
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 harus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Ia menolak APBN hanya difokuskan pada pengendalian defisit fiskal.
Puan menyampaikan hal itu saat membuka Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (13/1/2026).
“APBN 2026 harus mendorong pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya beli, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan,” ujar Puan.
Menurutnya, DPR RI akan memastikan kebijakan fiskal tidak berhenti pada perencanaan angka. DPR ingin setiap kebijakan memberi dampak nyata bagi kualitas hidup masyarakat.
Puan menegaskan DPR akan memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah di sektor strategis. Setiap alat kelengkapan dewan akan mengawal kinerja pemerintah agar pelayanan publik berjalan optimal.
“DPR mengarahkan pengawasan agar pemerintah memberi pelayanan terbaik dan mempercepat pembangunan nasional,” kata Puan.
Dalam masa persidangan ini, DPR memprioritaskan sejumlah isu strategis. DPR akan mengawal ketersediaan BBM, listrik, dan pangan pascabencana di Sumatera serta wilayah lain.
DPR juga mengevaluasi pelaksanaan transportasi selama Natal dan Tahun Baru. Selain itu, DPR memantau evakuasi warga negara Indonesia di negara konflik.
Reformasi institusi penegak hukum turut menjadi perhatian. DPR akan mengawasi pembenahan Polri, Kejaksaan, dan lembaga peradilan guna memperkuat kepastian hukum.
Puan menyebut DPR juga menyoroti pemenuhan hak warga binaan, penanganan superflu, kesejahteraan pendidik, serta kesiapan penyelenggaraan ibadah haji 2026.
Isu lingkungan masuk dalam agenda pengawasan, termasuk evaluasi izin pemanfaatan hutan dan alih fungsi kawasan.
“DPR memastikan setiap kebijakan dan anggaran negara menjawab kebutuhan rakyat, memperkuat keadilan sosial, dan menjaga keberlanjutan pembangunan,” tutup Puan.
(tfk/fj)
