JAKARTA | RMN indonesia
Ketua Forum Sipil Bersuara (FORSIBER), Hamdi Putra, menilai klaim pemerintah soal penciptaan jutaan lapangan kerja berpotensi menyesatkan jika tidak dibaca secara utuh dalam kerangka ekonomi.
“Angka tidak berbohong, tetapi cara angka diceritakan bisa sangat menyesatkan,” kata Hamdi kepada wartawan, Jumat (6/2/2026).
Ia merujuk pada klaim pemerintahan Prabowo Subianto yang menyebut telah menciptakan 3,59 juta lapangan kerja, kemudian ditambah lagi 1,37 juta. Menurut Hamdi, kesan keberhasilan tersebut hanya muncul jika angka dibaca secara parsial dan politis, bukan melalui analisis ekonomi tenaga kerja.
Presiden Prabowo dilantik pada 20 Oktober 2024 dan kabinetnya terbentuk sehari setelahnya. Namun, angka 3,59 juta lapangan kerja yang diklaim pemerintah diperoleh dari selisih jumlah penduduk bekerja pada Februari 2025 dibanding Februari 2024—periode yang masih mencakup sekitar delapan bulan pemerintahan sebelumnya.
Secara statistik, kata Hamdi, memang terjadi penambahan jumlah orang yang bekerja. Namun hal itu tidak otomatis berarti terjadi penambahan kesempatan kerja riil.
“Dalam ekonomi dengan pertumbuhan angkatan kerja sebesar Indonesia, angka ini tidak bisa berdiri sendiri, karena setiap tahun jutaan orang baru juga masuk ke pasar kerja,” ujarnya.
Hamdi menjelaskan, pada Februari 2025 jumlah penduduk bekerja bertambah 3,59 juta orang. Namun pada periode yang sama, angkatan kerja juga meningkat sekitar 3,67 juta orang. Artinya, tambahan pekerjaan tersebut bahkan belum mampu menyerap seluruh pencari kerja baru, sehingga secara riil pasar kerja justru mengalami defisit sekitar 80 ribu pekerjaan.
“Inilah alasan mengapa klaim penciptaan jutaan lapangan kerja terasa bertolak belakang dengan pengalaman masyarakat yang tetap merasa sulit mencari kerja,” tegasnya.
Kondisi serupa, lanjut Hamdi, juga terjadi pada klaim penciptaan 1,37 juta lapangan kerja pada periode Agustus–November 2025. Dalam rentang waktu yang sama, angkatan kerja meningkat sekitar 1,26 juta orang. Jika dihitung secara bersih, tambahan kesempatan kerja riil hanya sekitar 109 ribu.
“Lebih dari 90 persen pekerjaan baru itu hanya berfungsi menyerap tambahan angkatan kerja, bukan menciptakan ruang kesempatan kerja yang benar-benar baru,” ucapnya.
Jika ditarik lebih panjang, perbandingan Agustus 2024 dengan November 2025 memperlihatkan gambaran yang lebih jelas. Dalam lebih dari satu tahun, jumlah penduduk bekerja memang bertambah sekitar 3,27 juta orang. Namun angkatan kerja juga naik sekitar 3,16 juta orang.
“Hasil akhirnya, lapangan kerja riil yang benar-benar menambah peluang hanya sekitar 110 ribu,” kata Hamdi.
Indikator peluang kerja pun menunjukkan hal serupa. Pada Agustus 2024, peluang kerja berada di kisaran 95,09 persen. Lebih dari satu tahun kemudian, pada November 2025, angkanya hanya naik menjadi sekitar 95,26 persen.
“Kenaikan sekitar 0,17 persen ini menunjukkan bahwa secara struktural peluang seseorang untuk mendapatkan pekerjaan hampir tidak berubah,” jelasnya.
Menurut Hamdi, perbedaan tajam antara komunikasi politik dan analisis ekonomi inilah yang memicu paradoks di ruang publik. Pemerintah berbicara tentang keberhasilan penciptaan lapangan kerja, sementara masyarakat tetap merasakan persaingan yang semakin ketat.
“Masalahnya bukan pada data BPS. Datanya benar. Yang bermasalah adalah narasi yang dibangun di atas data tersebut,” ujarnya.
Ia menegaskan, dalam ekonomi yang benar-benar kuat, penciptaan lapangan kerja akan menghasilkan surplus kesempatan kerja yang terasa nyata dalam kehidupan sehari-hari. Namun data 2024–2025 menunjukkan hal sebaliknya.
“Penambahan pekerjaan terjadi, tetapi nyaris seluruhnya habis untuk menyerap tambahan angkatan kerja baru. Tidak ada lonjakan kesempatan kerja, tidak ada perubahan struktur pasar tenaga kerja yang signifikan,” pungkas Hamdi. (fj)
