BANDUNG | RMN indonesia
Free Palestine Network (FPN) menggelar aksi simpatik di berbagai kota di Indonesia, antara lain Bandung, Bogor, Jember, Surabaya, Makassar, Kendari, Majene, Bau-Bau, dan Tarakan, pada Minggu pagi (8/2/2026).
Di Bandung, aksi dipusatkan di depan Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika—lokasi bersejarah Konferensi Asia Afrika 1955. Massa FPN mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk meninjau ulang keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
“Presiden Prabowo perlu meninjau ulang keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) yang dibentuk Donald Trump,” tegas Sekretaris Jenderal FPN, Furqan AMC, dalam orasinya.
Furqan menjelaskan BoP bukan lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan tidak memiliki mandat internasional yang sah. Menurutnya, BoP dibentuk sepihak oleh Trump dengan piagam yang disusun sendiri, tanpa menyebut Palestina maupun Gaza sebagai subjek utama. Hal ini dinilai mengabaikan hak representasi rakyat Palestina sebagai pihak paling terdampak.
Sejak awal, lembaga tersebut kerap disalahpahami publik sebagai “Dewan Perdamaian Gaza”. Faktanya, tidak ada kata Gaza dalam judul Board of Peace tersebut.
“Tidak ada satu pun perwakilan Palestina di dalamnya. Bahkan tidak ada klausul yang menegaskan komitmen kemerdekaan Palestina. Lebih aneh lagi, pelaku genosida Netanyahu justru masuk dalam struktur dewan, sementara Trump menjabat ketua seumur hidup,” ujar Furqan.
“BoP hanyalah cara Trump dan Netanyahu mengamankan hasil genosida dan melanggengkan kolonialisme di bumi Palestina,” tambahnya.
Furqan juga menyinggung pernyataan Trump yang berulang kali menyebut Gaza sebagai proyek properti dan wilayah potensial pengembangan ekonomi.
Sementara itu, Ketua Dewan Pakar FPN Dina Sulaeman menyoroti kronologi manipulasi proses perdamaian. Ia menyebut Trump sempat mengajukan 20 poin gencatan senjata yang dinilai tidak adil karena tanpa sanksi bagi Israel dan justru menuntut pelucutan senjata pejuang Palestina.
Pada November 2025, Dewan Keamanan PBB mengesahkan Resolusi 2803 tentang Dewan Perdamaian Gaza. Namun, alih-alih menjalankan resolusi tersebut, Trump membentuk BoP versinya sendiri di luar PBB dan di luar mandat rakyat Palestina.
Menurut Dina, klaim dana sekitar Rp17 triliun untuk rekonstruksi Gaza patut dipertanyakan. Berdasarkan aturan BoP, dana tersebut merupakan biaya keanggotaan politik: negara yang tidak membayar hanya menjadi anggota sementara, sedangkan pembayaran 1 miliar dolar AS menjadikan sebuah negara anggota permanen. Fakta ini, kata dia, menunjukkan BoP lebih sebagai instrumen politik dan ekonomi ketimbang mekanisme kemanusiaan.
Kecurigaan itu diperkuat dengan pembentukan Dewan Eksekutif Gaza di bawah BoP yang melibatkan Jared Kushner, menantu Donald Trump, dengan agenda pembangunan properti, gedung mewah, dan kawasan resor.
“Apakah rakyat Gaza akan menikmati hasil pembangunan itu, atau justru disingkirkan dan dijadikan buruh murah, sementara mereka dipindahkan ke kamp Rafah yang diberi label ‘kota kemanusiaan’?” ujar Dina.
“Ini bukan rekonstruksi. Ini kolonialisme dengan wajah baru,” tegasnya.
Dina juga mengkritik keras narasi kebijakan luar negeri Indonesia yang dibungkus istilah “netral” dan “realistis”. Menurutnya, netralitas dalam konflik antara penjajah dan yang dijajah bukan solusi, melainkan pembungkaman terhadap suara rakyat tertindas.
Pakar Asia Barat dari Universitas Padjadjaran ini menegaskan Indonesia, sebagai bangsa yang lahir dari perjuangan anti-penjajahan, tidak boleh menjadi penonton apalagi pemberi legitimasi proyek internasional yang mengabaikan kedaulatan Palestina.
Karena itu, Dina menilai perlu transparansi penuh atas posisi dan keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace. Pemerintah diminta melakukan konsultasi publik yang jujur, terbuka, dan informatif terkait kebijakan luar negeri Indonesia atas Palestina.
“Pemerintah Indonesia harus menarik diri dari forum internasional yang melemahkan perjuangan kemerdekaan Palestina,” pungkas Dina.
Aksi ditutup dengan seruan solidaritas massa FPN menolak Board of Peace Trump, membela Palestina, serta menegaskan kembali komitmen pada hak asasi manusia dan keadilan sejati.
(fj)
