JAKARTA | RMN Indonesia
Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Gerakan Mahasiswa Kosgoro, Agus Syafrudin, menyampaikan keprihatinannya atas temuan Indonesian Corruption Watch (ICW) penggunaan anggaran negara sekitar Rp14,6 miliar untuk belanja influencer yang diduga diterima melalui PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad.
Menurut Agus, penggunaan uang rakyat untuk kepentingan belanja influencer tersebut patut dipertanyakan, terlebih Raffi Ahmad saat ini menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden, sebuah jabatan pejabat negara setingkat menteri.
“Ini sesuatu yang tidak pantas dan patut menjadi perhatian publik. Meskipun penerima anggaran adalah perusahaan, tidak dapat dipungkiri bahwa posisi Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Karena itu, transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara harus dikedepankan,” ujar Agus kepada wartawan pada Selasa, 10 November 2026 di Jakarta.
Berdasarkan temuan ICW mengungkap delapan paket pengadaan jasa influencer pada Kemendikbudristek dan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan total nilai kontrak Rp14.696.955.002 yang dikaitkan dengan PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad.
Berdasarkan data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023-2026 pada portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (LKPP), Kemendikbud Ristek mengontrak lima paket pengadaan pada 2024 dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengontrak tiga paket pada 2025-2026.
“Pengadaan tersebut mencakup penayangan konten di akun Instagram dan TikTok Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, kanal YouTube RANS Entertainment, hingga pengadaan untuk menghadirkan Raffi Ahmad dalam sejumlah acara,” tulis rilis resmi ICW.
Kepemilikan perusahaan PT Rans Animasi Indonesia diketahui bermuara pada Raffi Ahmad.
PT Rans Entertainment Indonesia memegang 99,1 persen saham PT Rans Animasi Indonesia, dan Raffi Ahmad menguasai mayoritas saham perusahaan induk tersebut. Raffi juga memegang 0,9 persen saham Rans Animasi Indonesia secara langsung dan menjabat sebagai komisaris.
Agus menilai, meskipun anggaran tersebut disebut diterima oleh perusahaan, bukan secara langsung oleh Raffi Ahmad sebagai individu, kondisi tersebut tetap berpotensi menimbulkan persoalan konflik kepentingan (conflict of interest). Apalagi, yang bersangkutan memiliki posisi strategis dalam lingkaran pemerintahan.
Agus juga menyoroti prioritas penggunaan APBN yang semestinya lebih berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, masih banyak persoalan mendasar yang membutuhkan perhatian pemerintah, mulai dari keterbatasan fasilitas pendidikan, kondisi sekolah yang memprihatinkan, hingga masyarakat miskin yang membutuhkan akses pendidikan dan bantuan sosial.
Ia berpendapat, anggaran sebesar Rp14,6 miliar akan jauh lebih bermanfaat apabila dialokasikan untuk pembangunan dan perbaikan sekolah, pemberian beasiswa bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu, serta program-program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
“Tidak ada urgensinya penggunaan uang rakyat untuk belanja influencer. Di tengah kondisi masyarakat yang masih membutuhkan perhatian pemerintah, seharusnya setiap rupiah APBN diprioritaskan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk pengeluaran yang manfaat dan urgensinya patut dipertanyakan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Agus mengingatkan bahwa pejabat negara maupun pihak-pihak yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan harus menunjukkan keteladanan dalam mengelola dan menggunakan fasilitas maupun anggaran negara. Menurutnya, kepercayaan publik terhadap pemerintah harus dijaga melalui transparansi, kepatutan, serta keberpihakan nyata kepada kepentingan masyarakat luas.
Atas dasar itu, Agus menyarankan Raffi Ahmad untuk menunjukkan sikap kenegarawanan dengan mengembalikan dana Rp14,6 miliar tersebut ke kas negara apabila memang benar dana itu diterima oleh perusahaan yang berkaitan dengannya dan pengembaliannya dimungkinkan sesuai ketentuan hukum.
“Alangkah baiknya Raffi Ahmad mengembalikan uang tersebut ke kas negara. Saya kira pengembalian uang sebesar itu tidak akan memiskinkan Raffi Ahmad. Justru langkah tersebut akan menjadi contoh baik bagi pejabat publik dan menunjukkan bahwa kepentingan rakyat harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi maupun kelompok,” pungkas Agus. (Egi)
