JAKARTA | RMN Indonesia
Sebuah rekaman video berdurasi singkat yang beredar di media sosial sejak Senin, 16 November 2026, kembali menelanjangi wajah penegakan hukum di Indonesia. Dalam video tersebut, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor tampak berdiri di panggung yang sama, menyapa akrab, dan mendampingi Silfester Matutina dalam acara peresmian restoran “Neng Geulis” di Bandung, Jawa Barat.
Masalahnya, Silfester bukanlah warga negara biasa. Ketua Umum kelompok relawan Solidaritas Merah Putih (Solmet) itu adalah terpidana kasus tindak pidana fitnah yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) sejak tujuh tahun silam.
Dalam cuplikan video acara peresmian tersebut, Afriansyah Noor secara terbuka menyebut kedekatannya dengan Silfester di hadapan para tamu undangan. “Pak Silfester. Beliau mengundang saya pada hari ini, bersama kami dari Kementerian Tenaga Kerja. Tentu saja, saya berbahagia pada siang hari ini, saudara saya ini katanya restoran punya anaknya Pak Silfester. Ini nama restorannya Neng Geulis,” ujar Afriansyah dalam sambutannya.
Kemunculan Silfester secara terbuka di ruang publikโbahkan diapit pejabat tinggi kementerianโkontras dengan dalih aparat kejaksaan selama ini yang mengaku kesulitan melacak dan mengeksekusi sang terpidana ke lembaga pemasyarakatan.
Sekretaris Jenderal MataHukum, Mukhsin Nasir, menilai kemunculan Silfester bersama pejabat negara merupakan tamparan keras bagi wibawa institusi penegak hukum. Menurut dia, peristiwa di Bandung itu membuktikan bahwa persoalan macetnya eksekusi putusan pengadilan bukan terletak pada ketidakmampuan teknis aparat, melainkan absennya kemauan politik (political will) untuk menegakkan hukum secara setara.
“Bagaimana mungkin seorang terpidana yang oleh jaksa eksekutor diklaim sulit dideteksi keberadaannya, justru bisa dengan leluasa menggelar acara seremonial, mengundang, dan berbagi panggung dengan seorang wakil menteri?” kata Mukhsin saat dimintai tanggapan, Selasa, 17 November 2026.
Mukhsin menyoroti rusaknya logika keadilan publik akibat pembiaran tersebut. Ia menilai kehadiran pejabat setingkat wakil menteri di acara keluarga seorang terpidana yang mangkir dari eksekusi secara tidak langsung mengirimkan pesan bahwa kedekatan dengan lingkar kekuasaan dapat menjadi tameng dari jerat hukum.
“Ini adalah preseden buruk yang meruntuhkan prinsip equality before the law. Ketika rakyat kecil langsung dijebloskan ke sel begitu palu hakim diketuk, seorang terpidana yang memiliki akses kekuasaan justru melenggang bebas dan mendapat legitimasi sosial dari pejabat publik, ini adalah tamparan keras ke jaksa agung” ujar Mukhsin. Ia mendesak Jaksa Agung segera mengambil alih komando eksekusi serta memeriksa jajaran jaksa di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang dinilai lalai menjalankan putusan pengadilan.
“Kita ini negara hukum tidak ada yang pantas diberi perlindungan hanya karena penegak hukum takut sama sosok individu, kepala negarapun tidak bisa kebal hukum apa lagi matutina di kebal hukum kan jaksa agung, sehingga matutina bebas berkeliaran sebagai terpidana. dimana pertanggung jawab moral jaksa agung kepada hukum dan wibawa negara sebagai negara hukum” Tutup Muksin Nasir
Jejak Panjang Kasus yang Tak Kunjung Dieksekusi
Kasus hukum yang menjerat Silfester Matutina bermula pada Mei 2017. Saat berorasi di depan publik, Silfester menuding mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menggunakan isu SARA untuk memenangkan pasangan Anies Baswedan Sandiaga Uno dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Kuasa hukum Jusuf Kalla kemudian melaporkan pernyataan tersebut ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah.
Proses peradilan bergulir hingga ke tingkat Mahkamah Agung (MA). Melalui Putusan Kasasi Nomor 287 K/Pid/2019 tertanggal 20 Mei 2019, majelis hakim agung memperberat hukuman Silfester menjadi 1 tahun 6 bulan penjara. Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan semestinya langsung dieksekusi oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
Namun, hingga penghujung 2026, Silfester tidak pernah sekalipun merasakan dinginnya lantai penjara. Berbagai kejanggalan terus mewarnai perjalanan status hukumnya dalam dua tahun terakhir:
Dalih Hilang dan Pandemi: Pada Agustus 2025, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (yang juga mantan Kepala Kejari Jakarta Selatan), Anang Supriatna, berdalih bahwa surat perintah eksekusi sebenarnya telah diterbitkan usai putusan kasasi terbit pada 2019. Namun, eksekusi gagal dilakukan karena Silfester disebut sempat menghilang, disusul merebaknya pandemi Covid-19 yang membatasi pemasukan narapidana baru ke dalam lapas.
Manuver Peninjauan Kembali (PK) yang Gugur: Alih-alih menyerahkan diri, Silfester justru mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pertengahan Agustus 2025. Ironisnya, saat sidang PK digelar pada 20 Agustus 2025, Silfester mangkir dengan alasan sakit nyeri dada. Majelis hakim akhirnya menyatakan permohonan PK tersebut gugur. Meski Kejagung saat itu menegaskan bahwa pengajuan PK tidak menunda eksekusi, penahanan tetap nihil.
Polemik Kedaluwarsa dan Kursi Komisaris BUMN: Pada Oktober 2025, kubu kuasa hukum Silfester sempat melempar klaim bahwa eksekusi terhadap kliennya telah kedaluwarsa secara hukum, meskipun tudingan itu dibantah oleh sejumlah pakar hukum tata negara dan Kejagung sendiri. Alih-alih ditangkap, nama Silfester justru kembali membuat gaduh pada 18 September 2026 setelah diangkat menjadi Komisaris Independen PT Pelindo Jasa Maritimโanak usaha BUMN PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Gelombang kritik publik atas pengangkatan seorang terpidana berstatus buron memaksa pemegang saham mencopotnya pada 23 September 2026, hanya lima hari setelah ia menjabat.
Kini, hampir dua bulan setelah pencopotannya dari kursi komisaris BUMN, Silfester kembali muncul di depan kamera bersama pejabat kabinet. Bola panas kini kembali berada di tangan Kejaksaan Agung: membuktikan bahwa putusan Mahkamah Agung masih bertaji, atau membiarkannya takluk di hadapan jejaring kekuasaan. (Egi)
