JAKARTA | RMN Indonesia
Tim Hukum Penyelamat Konstitusi dan Demokrasi menilai rencana Peninjauan Kembali (PK) Gibran Rakabuming Raka tidak menghalangi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menggelar Sidang Istimewa.
Tim tersebut menegaskan bahwa proses hukum melalui PK tidak serta-merta menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Pernyataan ini merespons sikap Gibran yang menyatakan tidak akan mundur dari jabatan Wakil Presiden. Gibran juga berencana mengajukan PK atas Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026.
Dosen Hukum Tata Negara Universitas Krisnadwipayana (UNKRIS) Jakarta, Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., turut menyampaikan pandangan hukum mengenai persoalan tersebut.
Teguh Soroti Legal Standing Gibran
Teguh menilai Gibran tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan PK atas putusan MA tersebut.
Ia merujuk pada ketentuan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Menurutnya, pihak yang tidak terlibat dalam perkara tidak memiliki hak mengajukan upaya hukum PK.
“Gibran bukanlah pihak dalam perkara tersebut, sehingga secara hukum acara tidak memiliki hak untuk mengajukan PK atas Putusan MA Nomor 742,” ujar Teguh dalam keterangannya, Selasa (10/11/2026).
PK Tidak Menghentikan Eksekusi Putusan
Selain persoalan legal standing, Teguh juga menyoroti dampak pengajuan PK terhadap pelaksanaan putusan pengadilan.
Ia menjelaskan bahwa permohonan PK pada prinsipnya tidak menunda maupun menghentikan eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht.
Atas dasar itu, Teguh menilai rencana PK Gibran tidak menghalangi MPR untuk mengambil langkah ketatanegaraan.
Ia juga merujuk pada dua putusan lembaga peradilan, yakni:
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tertanggal 6 Oktober 2026.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026.
Menurut Teguh, kedua putusan tersebut menjadi bagian penting dalam pembahasan persoalan konstitusional yang tengah berkembang.
MPR Diminta Cegah Kekosongan Politik
Pria yang akrab disapa TSB itu mengingatkan MPR agar tidak membiarkan krisis konstitusional berlarut-larut.
Ia menilai pembiaran tersebut berpotensi memunculkan kekosongan hukum dan politik atau vacuum. Kondisi itu juga dapat membuka peluang bagi pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan situasi.
Teguh berpandangan bahwa Sidang Istimewa MPR menjadi langkah penting dalam menyelesaikan persoalan tersebut.
Ia bahkan menyebut sidang tersebut sebagai keniscayaan dan keharusan ketatanegaraan yang tidak boleh terus tertunda.
Anggota DPR Suarakan Hak Menyatakan Pendapat
Desakan terhadap MPR juga muncul di tengah dinamika politik parlemen.
Dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-11 Masa Persidangan II Tahun 2026, Selasa (10/11/2026), sejumlah anggota fraksi partai politik menyuarakan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
Usulan tersebut bertujuan menindaklanjuti persoalan kedudukan hukum Gibran setelah munculnya putusan MK dan MA.
Perkembangan ini menunjukkan bahwa polemik hukum dan politik terkait posisi wakil presiden masih menjadi perhatian di lingkungan parlemen.
(Egi)
