JAKARTA | RMN Indonesia
Polemik surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus bergulir. Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI segera mengambil sikap menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan terkait dokumen pendidikan tersebut.
Ganjar menilai DPR memiliki kewenangan konstitusional untuk menindaklanjuti persoalan itu melalui fungsi pengawasan maupun hak-hak yang dimiliki parlemen. Ia meminta DPR tidak membiarkan polemik berlarut-larut, mengingat masih banyak persoalan bangsa yang membutuhkan perhatian pemerintah dan seluruh elemen masyarakat.
“DPR harus segera ambil sikap, gunakan kewenangan yang diberikan konstitusi. Agar soal seperti ini segera selesai tidak berlarut-larut. Karena PR besar bangsa ini masih banyak. Soal ekonomi, soal ekologi, soal bencana sampai soal geopolitik yang harus disikapi bersama sesama anak bangsa,” kata Ganjar saat dihubungi, Senin (9/11/2026).
Menurut Ganjar, DPR perlu membahas dan menentukan mekanisme konstitusional yang tepat untuk merespons putusan MA. Ia menilai dasar putusan pengadilan sudah jelas sehingga partai-partai politik di parlemen perlu segera berkomunikasi untuk menentukan langkah selanjutnya.
“DPR bisa menimbang dan memutuskan hak konstitusi mana yang akan digunakan dalam masalah ini. Mereka sangat paham. Dan pendapat partai-partai sudah bermunculan tinggal dikomunikasikan di antara mereka. Toh dasar putusan pengadilan sudah jelas,” ujarnya.
Ganjar kembali menegaskan agar DPR tidak menunda penggunaan kewenangan konstitusionalnya dalam menyikapi persoalan tersebut. “DPR punya hak konstitusi, segera gunakan!” imbuhnya.
Desakan Ganjar muncul setelah MA mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Subhan Palal dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026. Dalam amar putusannya, MA membatalkan putusan pengadilan tingkat sebelumnya dan mengabulkan seluruh gugatan penggugat.
Perkara tersebut berkaitan dengan gugatan terhadap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengenai Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019, yang menjadi dokumen penyetaraan pendidikan SMA Gibran dari luar negeri.
Sebelumnya, gugatan tersebut diajukan melalui PTUN Jakarta dengan Nomor Perkara 62/G/2026/PTUN.JKT. Setelah gugatan tidak diterima pada tingkat pertama dan putusan banding menguatkan putusan tersebut, perkara kemudian berlanjut ke tingkat kasasi.
Dalam gugatannya, Subhan meminta surat keterangan penyetaraan pendidikan atas nama Gibran dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Ia juga meminta dokumen tersebut ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan.
Putusan MA tersebut kembali memunculkan perdebatan mengenai pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.
Menanggapi putusan itu, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin menyatakan pihaknya tidak khawatir dan siap memberikan penjelasan apabila persoalan tersebut berlanjut ke proses persidangan. Menurutnya, KPU telah menjalankan tahapan verifikasi dan penelitian persyaratan pencalonan berdasarkan ketentuan yang berlaku saat Pemilu 2024.
Sementara itu, Ketua Fraksi PAN MPR RI Syarifuddin Sudding mengusulkan agar Gibran mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden menyusul putusan MA tersebut.
Anggota Komisi III DPR RI itu menilai pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikan membawa konsekuensi terhadap pemenuhan persyaratan pencalonan Gibran. Jika tidak mengundurkan diri secara sukarela, Sudding meminta DPR mempertimbangkan langkah politik melalui mekanisme konstitusional.
Saya kira dengan dibatalkannya persyaratan pada saat dia mendaftar, itu berarti wakil presiden sudah tidak memenuhi syarat sebagai konsekuensi hukum dari Putusan Mahkamah Agung. Kalau yang bersangkutan (Gibran) tidak mundur dengan putusan Mahkamah Agung itu, harus ada dieksekusi lewat jalur politik,” tegas Sudding, Minggu (8/11/2026).
Ia merujuk Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 sebagai landasan mekanisme pemberhentian presiden dan wakil presiden. Menurutnya, DPR dapat menggunakan hak menyatakan pendapat apabila Gibran tidak bersedia mengundurkan diri.
Dukungan terhadap proses konstitusional juga disampaikan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Ia menegaskan tidak alergi terhadap wacana pemakzulan Gibran sepanjang langkah tersebut memang menjadi solusi dan ditempuh sesuai ketentuan hukum.
“Memang itu satu-satunya penyelesaian, jalankan!” tegas Surya Paloh.
Surya menekankan bahwa Indonesia merupakan negara hukum sehingga seluruh proses politik harus berjalan berdasarkan konstitusi. Mekanisme pengawasan dan keseimbangan kekuasaan antarlembaga negara, menurutnya, harus tetap dijalankan secara adil.
Meski demikian, polemik keabsahan dokumen pendidikan tersebut perlu dibedakan dari persoalan pemberhentian wakil presiden. Putusan MA dalam perkara tata usaha negara tidak serta-merta mengubah status jabatan Gibran. Pemberhentian presiden atau wakil presiden memiliki mekanisme tersendiri sebagaimana diatur dalam UUD 1945.(hmi)
