JAKARTA | RMN Indonesia
Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat realisasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai Rp139,77 triliun hingga 16 September 2026. Angka tersebut setara 63,89 persen dari pagu anggaran MBG sebesar Rp218,77 triliun.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan masih terdapat sekitar Rp79 triliun anggaran yang belum terealisasi. Dana tersebut dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan program hingga akhir 2026.
“Realisasi anggaran Program MBG sampai 16 September 2026 telah mencapai Rp139,77 triliun atau 63,89 persen dari pagu Rp218,77 triliun. Pada saat yang sama, kami terus melakukan pembenahan tata kelola agar pelaksanaan program semakin tepat sasaran dan kualitas layanannya tetap terjaga,” kata Sudaryono dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Dari sisi penerima manfaat, pelaksanaan MBG hingga 31 Agustus 2026 telah menjangkau 56,99 juta orang. Jumlah tersebut mencapai 76,45 persen dari target 74,56 juta penerima manfaat.
Dengan demikian, masih terdapat selisih sekitar 17,56 juta penerima manfaat dari target yang ditetapkan. BGN menyebut data tersebut masih bersifat sementara karena proses pembenahan tata kelola program masih berlangsung.
Sudaryono menjelaskan anggaran MBG merupakan bagian dari pagu anggaran BGN Tahun Anggaran 2026 yang telah melalui penajaman belanja. Sebelum penajaman, total pagu BGN mencapai Rp268 triliun.
Setelah penajaman, total pagu BGN menjadi Rp229,75 triliun. Anggaran tersebut terdiri atas Program Pemenuhan Gizi Nasional sebesar Rp221,30 triliun dan dukungan manajemen sebesar Rp8,45 triliun.
Dari anggaran Program Pemenuhan Gizi Nasional, sebanyak Rp218,77 triliun atau 98,86 persen dialokasikan untuk MBG. Sementara itu, Rp2,53 triliun dialokasikan untuk kegiatan teknis non-MBG dalam pemenuhan gizi.
Secara keseluruhan, realisasi anggaran BGN hingga 16 September 2026 mencapai Rp143,04 triliun atau 63,83 persen dari total pagu Rp229,75 triliun.
Sementara itu, realisasi Program Pemenuhan Gizi Nasional tercatat 63,89 persen. Adapun realisasi program dukungan manajemen mencapai 60,71 persen.
BGN juga melakukan refocusing penerima manfaat untuk meningkatkan ketepatan sasaran program. Sebanyak 1.653 satuan pendidikan dikeluarkan dari daftar penerima MBG dan layanan akan diarahkan, antara lain, ke wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Sudaryono menyebut satuan pendidikan yang dikeluarkan dari daftar penerima tersebut antara lain sekolah internasional dan sekolah swasta kalangan atas.
Selain refocusing penerima, BGN memperkuat tata kelola layanan melalui peningkatan standar keamanan dan kualitas. Langkah tersebut mencakup penguatan sarana dan prasarana Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), penerapan standar layanan dan higiene sanitasi, hingga perbaikan proses produksi serta distribusi.
BGN juga melakukan penyesuaian data penerima manfaat dengan kondisi di lapangan. Menurut Sudaryono, selisih jumlah penerima dengan target bukan berarti program MBG berhenti, melainkan bagian dari proses pembenahan agar perluasan program berjalan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.(hmi)
