JAKARTA I RMN Indonesia
entetan kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali memantik sorotan keras.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD bahkan melontarkan pernyataan tajam terkait kejadian yang terus berulang tersebut.
Mahfud menyebut rangkaian kasus keracunan itu sebagai “kecelakaan berkelanjutan”.
Ia menilai, jika persoalan terus terjadi dalam skala besar hingga puluhan ribu orang terdampak hanya dalam beberapa bulan, pemerintah harus melakukan evaluasi secara menyeluruh.
Pernyataan Mahfud itu disampaikan saat menyoroti sistem penyediaan makanan dalam program MBG, termasuk mekanisme pengawasan dan kontrak dengan pihak-pihak yang terlibat.
“Ini kecelakaan yang berkelanjutan, dan kalau berkelanjutan sampai 50.000 hanya dalam beberapa bulan ini, itu artinya kesengajaan.
Tahu di situ potensi mencelakakan orang tapi dibiarin karena terikat kontrak,” kata Mahfud dalam keterangannya, dikutip Rabu (9/9/2026).
Pernyataan tersebut sontak menjadi perhatian Mahfud mempertanyakan mengapa sistem yang dinilai memiliki potensi membahayakan penerima manfaat masih dapat terus berjalan apabila persoalan serupa berulang.
Mahfud: Jangan Berlindung di Balik Kontrak
Mahfud mendorong pemerintah tidak menjadikan kontrak sebagai alasan untuk mempertahankan kerja sama dengan penyedia yang terbukti bermasalah.
Menurut dia, keselamatan penerima manfaat harus menjadi pertimbangan utama.
Apabila ditemukan penyedia makanan yang tidak mampu memenuhi standar keamanan, kontraknya perlu dievaluasi dan, bila diperlukan, dihentikan.
Mahfud juga menilai pemerintah harus berani mengambil konsekuensi anggaran apabila penghentian kontrak diperlukan demi mencegah jatuhnya korban lebih banyak.
Baginya, kerugian akibat penghentian kontrak masih dapat dihitung dan ditanggung pemerintah.
Namun, apabila persoalan keamanan makanan dibiarkan, dampaknya justru dapat semakin besar.
Puluhan Ribu Terdampak, Sistem MBG Dipertanyakan
Sorotan Mahfud semakin keras karena kasus keracunan dalam pelaksanaan MBG dilaporkan terjadi berulang di berbagai daerah.
Kondisi tersebut membuat pertanyaan mengenai pengawasan keamanan pangan, kualitas bahan baku, proses pengolahan, kapasitas dapur, penyimpanan hingga distribusi makanan kembali mencuat.
Program MBG yang menyasar masyarakat dalam jumlah besar membutuhkan sistem pengawasan berlapis. Sebab, satu persoalan pada rantai penyediaan makanan berpotensi berdampak kepada banyak penerima manfaat sekaligus.
Mahfud menilai pemerintah perlu melihat persoalan tersebut bukan sekadar sebagai kesalahan teknis yang berdiri sendiri.
Jika kejadian terus berulang dengan pola yang sama, evaluasi harus diarahkan pada sistemnya, termasuk bagaimana penyedia dipilih, bagaimana makanan diproduksi dan bagaimana standar keamanan pangan diawasi.
“Tahu Berpotensi Mencelakakan, Tapi Dibiarkan”
Bagian paling keras dari pernyataan Mahfud adalah ketika ia menyinggung kemungkinan adanya persoalan kesengajaan apabila suatu pihak mengetahui adanya potensi bahaya tetapi tetap membiarkannya berlangsung.
Namun, pernyataan tersebut merupakan penilaian Mahfud dan tidak serta-merta membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam kasus-kasus keracunan MBG. Untuk sampai pada kesimpulan tersebut tetap diperlukan pemeriksaan dan pembuktian oleh pihak berwenang.
Karena itu, desakan evaluasi menyeluruh menjadi penting untuk memastikan setiap kasus ditangani secara transparan, termasuk apabila ditemukan kelalaian atau pelanggaran standar keamanan pangan.
Keselamatan Anak Jangan Kalah oleh Kontrak
Mahfud pada akhirnya menempatkan keselamatan penerima manfaat sebagai persoalan utama.
Program MBG dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Karena itu, makanan yang diberikan harus dipastikan aman dikonsumsi.
Jika kontrak, target distribusi, maupun efisiensi anggaran justru mengalahkan aspek keselamatan, maka tujuan program dapat berubah menjadi persoalan baru.(Agus).
