JAKARTA I RMN Indonesia
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia semakin mempertanyakan pernyataan Budi Arie yang dinilai dapat memicu berbagai spekulasi politik. Doli menyoroti momen pernyataan itu disampaikan ketika Budi Arie duduk berdampingan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Menurut Doli, posisi dan rekam jejak Budi Arie membuat pernyataannya tidak bisa dipandang sebagai ucapan biasa. Selain pernah menjadi menteri di kabinet, Budi Arie juga dikenal aktif dalam dunia politik.
“Pertama saya sih kaget juga ya mendengarkan pernyataan Pak Budi Arie, apalagi di sampingnya Pak Jokowi. Karena kan Pak Jokowi adalah seorang Presiden, Pak Budi Arie juga pernah berada di kabinet, jadi menteri, pernah aktif juga di partai politik,” kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.
Doli menegaskan, mekanisme pergantian kepemimpinan nasional telah diatur secara jelas dalam konstitusi. Masa jabatan presiden dan wakil presiden berlangsung selama lima tahun, sehingga proses politik untuk memilih pemimpin nasional berikutnya semestinya dilaksanakan melalui Pemilihan Umum 2029.
Karena itu, ia meminta Budi Arie segera memberikan penjelasan dan klarifikasi atas pernyataannya agar tidak berkembang menjadi polemik yang lebih luas di tengah masyarakat.
Menurut Doli, tanpa adanya penjelasan yang tegas, publik berpotensi memberikan tafsir berbeda, bahkan mengaitkannya dengan persoalan serius yang menyangkut sistem ketatanegaraan.
“Saya khawatir kalau tidak segera diklarifikasi, jangan salahkan juga kalau kemudian orang bisa menafsirkan yang sampai hal-hal yang sengeri itu gitu,” jelasnya.
Doli menilai klarifikasi menjadi penting untuk mencegah munculnya spekulasi mengenai dugaan adanya agenda politik yang bertentangan dengan mekanisme konstitusional. Ia mengingatkan, seluruh pihak seharusnya menjaga proses demokrasi dan menghormati aturan mengenai masa jabatan presiden dan wakil presiden.
Pernyataan tersebut pun menambah sorotan terhadap Budi Arie, terutama terkait wacana politik yang sebelumnya memicu perdebatan mengenai percepatan suksesi kepemimpinan nasional sebelum Pemilu 2029.(Agus).
