CIANJUR | RMN Indonesia
Lahan reforma agraria di Desa Batulawang, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, kini mulai menunjukkan geliat produktivitas. Para warga penerima manfaat tidak hanya mengolah lahan untuk pertanian, tetapi juga merambah sektor peternakan ayam dan kambing.
Kendati demikian, pengelolaan lahan hanyalah langkah awal. Tantangan krusial yang kini dihadapi adalah memastikan hasil panen dan ternak warga terserap oleh pasar agar roda ekonomi terus berputar. Menanggapi hal ini, Badan Bank Tanah mulai menjalin kolaborasi dengan pemerintah daerah serta berbagai instansi terkait untuk membuka akses pasar bagi pemegang Hak Pengelolaan (HPL) di wilayah tersebut.
Pelaksana Tugas (Plt) Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, menjelaskan bahwa terdapat 24 hektare lahan di Desa Batulawang yang telah diserahkan kepada 1.900 penerima manfaat. Lahan ini sebelumnya merupakan kawasan Hak Guna Usaha (HGU) bermasalah yang kemudian diambil alih oleh Bank Tanah pada 2023 melalui fasilitasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
“Petani tadinya penggarap. Tanah garapan itu kan mereka tidak punya kepastian hukum. Dengan program reforma agraria ini menjadi punya kepastian hukum,” kata dia, Minggu (23/8/2026).
Melalui skema ini, masyarakat memperoleh hak pakai di atas HPL Badan Bank Tanah. Terkait hunian warga yang sudah ada sejak lama, proses legalitasnya dilakukan secara bertahap lewat perjanjian pemanfaatan lahan.
“Jadi tidak langsung kita sertifikat. Masyarakat sudah lama di sini. Kita orang Jakarta tiba-tiba datang, kan ukurannya buruk sangka lebih dulu dibandingkan dengan baik sangka. Pelan-pelan,” ujarnya.
Setelah status pemanfaatan lahan menjadi jelas, warga diarahkan untuk membangun unit usaha. Kehadiran kandang-kandang ternak baru di lokasi tersebut diharapkan menjadi pemantik bagi warga lain untuk ikut produktif.
“Sudah mulai ada yang dibangun kandang ayam dan kandang kambing. Ini adalah prototipe pembenahan yang akan dilakukan oleh Bank Tanah di lokasi kami. Itu bisa dilihat oleh masyarakat sekitar sehingga memacu keinginan untuk berusaha di lahan mereka,” ujarnya.
Selain peternakan, Bank Tanah juga mendorong budidaya komoditas unggulan seperti kopi dan jagung. Warga dibekali pengetahuan teknis, mulai dari pemilihan bibit hingga perawatan tanaman.
“Pengembangan komoditas juga disesuaikan dengan kondisi lahan. Tanaman pendamping seperti alpukat diperkenalkan untuk mendukung pola tanam sekaligus mengurangi risiko erosi,” kata dia.
Fokus utama saat ini adalah memastikan adanya pembeli siaga atau offtaker. Hakiki menilai, pemberdayaan masyarakat akan sia-sia jika hasil produksi tidak memiliki kepastian serapan di pasar.
“Yang paling penting Offtaker-nya. Mereka belajar dari bibit sampai pemeliharaan, sampai menghasilkan. Nah, simbiosis ekosistem itu yang akhirnya tercipta,” kata Hakiki.
Ia menekankan bahwa kehadiran offtaker sangat vital dalam membangun ekosistem ekonomi yang sehat. Harga beli yang ditawarkan pun harus adil dan sesuai dengan kondisi pasar, bukan justru menekan petani.
“Offtaker ya yang mampu beli dari masyarakat saja dulu saat ini dengan harga yang pasar. Bukan harga menekan. Karena mereka tidak punya akses pasar,” ujarnya.
Ke depan, perkembangan usaha warga akan terus dipantau melalui laporan produksi dan penjualan secara berkala. Dengan pendekatan ini, program di Batulawang diharapkan tidak sekadar memberikan tanah, tetapi juga menciptakan sumber penghidupan yang berkelanjutan bagi masyarakat.
“Kolaborasi semua pihak dapat membentuk ekosistem ekonomi berkelanjutan di kawasan reforma agraria ini,” pungkasnya.(Fj)
