TANGERANG | RMN Indonesia
Persoalan akses keluar masuk kawasan perumahan di lingkungan Lippo Village Karawaci (LVK) kembali memicu protes warga. Kali ini, giliran warga Taman Permata Millenium, Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, yang menyuarakan keberatan terhadap kebijakan pemeriksaan identitas atau pemindaian KTP (scan KTP) bagi penghuni yang hendak memasuki kawasan tempat tinggalnya sendiri.
Protes tersebut memuncak pada Senin (16/11/2026), ketika warga bersama pengurus lingkungan melakukan aksi penutupan gerbang sebagai bentuk keberatan terhadap kebijakan akses yang dinilai mengganggu kenyamanan penghuni.
Persoalan ini disebut bukan kali pertama terjadi di lingkungan LVK. Sebelumnya, keluhan serupa juga mencuat dari warga Cendana Icon, Cendana Peak, hingga Taman New Britania. Warga di sejumlah kawasan tersebut mengaku menghadapi kebijakan pemeriksaan identitas ketika hendak memasuki lingkungan tempat tinggal mereka.
Warga mempertanyakan dasar pemberlakuan kebijakan tersebut, terutama karena petugas keamanan di lapangan disebut tidak dapat menunjukkan dokumen tertulis yang menjadi dasar instruksi dari pihak pengelola, PT TMD.
Dalam aksi di Taman Permata Millenium, Ketua RT 002/021, Erwin Surya, bersama puluhan warga menyampaikan keberatan atas sistem pengelolaan akses yang dinilai diterapkan tanpa persetujuan maupun kesepakatan bersama perwakilan warga.
Erwin menilai penunjukan PT TMD sebagai pihak pengelola oleh pengembang tidak semestinya mengabaikan aspirasi dan kepentingan penghuni yang tinggal di kawasan tersebut.
“Akses warga seolah-olah dibatasi, sehingga kami diperlakukan seperti tamu yang harus melakukan scan KTP untuk masuk ke rumah sendiri,” ungkap Erwin.
Ia juga menyayangkan belum adanya ruang komunikasi yang memadai antara warga dengan pihak pengembang maupun pengelola. Menurutnya, upaya untuk bertemu dan membicarakan persoalan tersebut guna mencari solusi bersama belum mendapatkan tanggapan sebagaimana diharapkan.
Atas kondisi itu, warga mengajukan tuntutan agar PT TMD memberikan jaminan tertulis bahwa seluruh penghuni memiliki kebebasan untuk keluar masuk kawasan cluster melalui gerbang yang tersedia tanpa kewajiban melakukan pemindaian KTP.
Warga menyatakan aksi penutupan gerbang dilakukan sebagai bentuk penyampaian aspirasi hingga terdapat kesepakatan tertulis mengenai jaminan akses tersebut.
“Kami hanya meminta jaminan tertulis. Warga harus bebas keluar masuk rumah sendiri tanpa scan KTP. Karena sampai saat ini belum ada kesepakatan, kami membuka kembali akses gerbang agar warga tetap bisa pulang ke rumahnya,” ujar Erwin bersama warga lainnya.
Kapolsek dan Lurah Turun Tangan, Mediasi Belum Capai Kesepakatan
Aksi warga tersebut mendapat perhatian aparat kepolisian dan pemerintah kelurahan. Kapolsek Curug AKP H.P. Tampubolon, S.T.K., S.I.K., M.Si., bersama Lurah Binong Rifaldi Ahmad, S.STP., mendatangi lokasi untuk memfasilitasi komunikasi antara warga dan pihak pengelola.
Mediasi kemudian dilakukan dengan melibatkan perwakilan warga dan petugas keamanan yang bertugas di kawasan tersebut.
Namun, hingga malam hari, pertemuan tersebut belum menghasilkan kesepakatan. Perwakilan petugas keamanan, Panji, yang bertugas sebagai Komandan Regu (Danru), disebut belum dapat memberikan keputusan atas tuntutan warga.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolsek Curug menyampaikan bahwa pihaknya akan membantu memfasilitasi penyelesaian persoalan melalui jalur komunikasi dan mediasi dengan pihak PT TMD.
“Kita akan bantu membuat surat undangan mediasi kepada pihak PT TMD. Nanti akan difasilitasi oleh Polsek dan Kelurahan Binong. Jika tidak ada titik temu, warga dapat menyampaikan surat serupa melalui jenjang yang lebih tinggi hingga ke Pemerintah Kabupaten Tangerang,” tuturnya.
Kapolsek juga mengimbau seluruh warga agar tetap menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Ia meminta warga tidak terpancing emosi maupun terlibat dalam kesalahpahaman, baik antara warga yang mengikuti aksi maupun mereka yang tidak terlibat.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu diselesaikan melalui komunikasi, mediasi, serta mekanisme hukum yang berlaku agar tidak berkembang menjadi konflik di lingkungan masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak PT TMD belum memberikan keterangan resmi terkait keberatan warga mengenai kebijakan pemeriksaan identitas, dasar instruksi penerapan scan KTP, maupun tuntutan jaminan tertulis atas kebebasan akses keluar masuk kawasan perumahan.
Redaksi masih membuka ruang bagi PT TMD maupun pihak pengembang untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab guna memperoleh gambaran yang utuh mengenai persoalan tersebut.(zma)
