SURAKARTA I RMN Indonesia
Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri memastikan pasokan barang kebutuhan pokok (bapok) di Pasar Nusukan, Surakarta, Jawa Tengah, dalam kondisi aman. Harga sejumlah komoditas juga terpantau relatif terkendali.
Hal itu disampaikan Wamendag Roro saat meninjau langsung Pasar Nusukan bersama Wali Kota Surakarta Respati Achmad Ardianto pada Sabtu (5/9/2026) pagi.
Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi rantai pasok sekaligus memantau perkembangan harga sejumlah komoditas pangan, terutama komoditas yang menjadi fokus pengawasan Kementerian Perdagangan.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah minyak goreng rakyat MINYAKITA. Dari hasil pemantauan, harga MINYAKITA di Pasar Nusukan tercatat Rp15.700 per liter, atau masih sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Pagi hari ini Kemendag bersama Wali Kota Surakarta, jajaran Pemkot, Bapanas, Satgas Pangan, Perum BULOG dan ID FOOD memantau pasokan dan stabilitas harga bahan pokok,” ujar Roro.
Menurutnya, koordinasi dengan pemerintah daerah perlu terus diperkuat agar pasokan tetap tersedia dan harga komoditas pangan tidak mengalami gejolak.
Selain MINYAKITA, pemerintah turut memantau harga cabai rawit merah, cabai merah keriting, beras, telur, bawang merah, dan bawang putih.
Secara umum, harga pangan di Pasar Nusukan dinilai relatif terkendali. Namun, terdapat kenaikan pada harga cabai rawit merah.
Roro mengatakan peningkatan daya beli masyarakat di Surakarta menjadi indikator positif bagi perekonomian daerah.
Karena itu, pemerintah harus memastikan ketersediaan pasokan dapat mengikuti kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga inflasi tetap terkendali.
Pemkot Surakarta Siap Intervensi Pasar
Wali Kota Surakarta Respati Achmad Ardianto menegaskan pemerintah daerah siap melakukan intervensi apabila ditemukan persoalan pasokan maupun harga komoditas yang berada di atas rata-rata pasar.
Menurut Respati, Pemkot Surakarta rutin menggelar rapat koordinasi pengendalian inflasi setiap pekan bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Dinas Perdagangan, instansi terkait, dan aparat kepolisian.
Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kerawanan pasokan sekaligus mencegah praktik penimbunan yang dapat memicu lonjakan harga.
“Kami memastikan intervensi langsung dilakukan jika ada kerawanan pasokan atau adanya harga komoditas pokok yang di atas rata-rata pasar,” kata Respati.
Sejumlah Harga Masih di Atas Acuan
Meski secara umum terkendali, Kemendag mencatat sejumlah komoditas masih membutuhkan perhatian karena harganya berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) atau Harga Acuan Pemerintah.
Komoditas tersebut antara lain beras, gula pasir, dan daging sapi.
Pemerintah kemudian mengoptimalkan penyaluran beras SPHP serta distribusi daging sapi langsung kepada pedagang pasar rakyat untuk menekan potensi gejolak harga.
Dalam pemantauan di Pasar Nusukan, harga minyak goreng curah tercatat Rp18.400 per liter, MINYAKITA Rp15.700 per liter, minyak goreng kemasan premium Rp24.000 per liter, dan gula pasir Rp18.000 per kilogram.
Sementara itu, harga daging sapi mencapai Rp145.000 per kilogram, daging ayam ras Rp40.000 per kilogram, telur ayam ras Rp24.000 per kilogram, bawang merah Rp28.000 per kilogram, bawang putih Rp36.000 per kilogram.
Harga cabai merah besar tercatat Rp38.000 per kilogram, cabai merah keriting Rp35.000 per kilogram, sedangkan cabai rawit merah mencapai Rp55.000 per kilogram.
Pedagang Minta Pasokan Beras Premium
Dalam kunjungan tersebut, pemerintah juga mendengarkan langsung aspirasi pedagang. Salah seorang pedagang beras di Pasar Nusukan, Bagus Nova, berharap pasokan beras premium kemasan lima kilogram dapat kembali disalurkan secara rutin ke pasar tradisional.
Ia berharap distributor dapat menjaga ketersediaan beras premium dengan harga jual yang sesuai ketentuan.
“Harapan saya, beras premium kemasan lima kilogram dari distributor dapat rutin dipasok kembali ke pasar tradisional dengan harga jual yang sesuai HET,” ujar Bagus.
Wamendag Roro menegaskan pemerintah akan terus melakukan pemantauan harga secara real-time melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP).
Melalui sistem tersebut, pemerintah dapat memantau dinamika harga bapok di berbagai daerah.
Jika ditemukan kendala pasokan atau kenaikan harga yang tidak wajar, pemerintah akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengambil langkah penyelesaian.
“Jika ada kendala atau lonjakan harga tidak wajar, kami akan responsif menggandeng pemerintah daerah untuk mengambil langkah penyelesaian yang tepat,” tutur Roro.(Agus).
