JAKARTA | RMN indonesia
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian tidak bersifat permanen. Pemerintah, menurutnya, tetap memiliki ruang untuk menarik diri dari keanggotaan tersebut apabila dinilai tidak lagi sejalan dengan kepentingan nasional.
“Keanggotaan bersifat tidak bersifat tetap. Indonesia sewaktu-waktu dapat menarik diri dari keanggotaan,” kata Teddy dalam keterangannya, Kamis (5/2/2026).
Meski demikian, Teddy menjelaskan bahwa keputusan Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian merupakan langkah konkret untuk mendorong terciptanya gencatan senjata di Gaza. Pemerintah menilai keanggotaan tersebut memberikan posisi strategis bagi Indonesia untuk terlibat langsung dalam proses perdamaian, sekaligus menyampaikan pandangan dan kepentingan kemanusiaan secara aktif.
“Keikutsertaan Indonesia merupakan langkah konkret untuk turut serta secara langsung dalam mengurangi peperangan di Palestina, dan bukan hanya sebatas ikut konferensi, rapat, diskusi, atau pertemuan resmi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Teddy turut memberikan penjelasan terkait isu iuran sebesar USD 1 miliar yang dikaitkan dengan keanggotaan Dewan Perdamaian. Ia menegaskan bahwa dana tersebut diperuntukkan bagi rekonstruksi Gaza dan tidak bersifat wajib bagi setiap negara anggota.
Ia menambahkan bahwa mekanisme iuran memberikan pilihan kepada negara anggota, baik untuk membayar maupun tidak. Pembayaran iuran, kata Teddy, akan berdampak pada status keanggotaan yang bersifat tetap.
“Para negara anggota boleh membayar atau tidak. Jika membayar maka akan menjadi anggota tetap. Namun bila tidak membayar, maka keanggotaan akan berlangsung selama 3 tahun. Saat ini, Indonesia belum membayar,” ujarnya.
Dalam konteks yang lebih luas, Teddy menekankan bahwa diplomasi yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto selalu berorientasi pada capaian nyata yang memberikan manfaat langsung bagi bangsa dan negara. Pemerintah, menurutnya, tidak sekadar mengejar simbol kehadiran dalam forum internasional, tetapi mengutamakan hasil strategis yang terukur.
Pendekatan tersebut, kata Teddy, tercermin dari sejumlah capaian penting Indonesia dalam satu tahun terakhir. Salah satu capaian strategis tersebut adalah bergabungnya Indonesia dengan BRICS, forum kerja sama negara-negara dengan kekuatan ekonomi besar dunia.
“Indonesia bergabung dengan BRICS, yang beranggotakan, di antaranya Brasil, Rusia, Tiongkok, dan India yang merupakan kekuatan ekonomi dunia,” ujar Teddy.
Selain itu, Teddy menyebut keberhasilan Indonesia dalam memperoleh kesepakatan tarif dagang nol persen dengan 27 negara Uni Eropa sebagai langkah penting dalam memperkuat posisi ekonomi nasional di pasar global. Pemerintah juga berhasil menjalin kesepakatan pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi yang dinilai strategis bagi pelayanan jemaah haji Indonesia.
Tak hanya itu, Indonesia juga turut berpartisipasi dalam perjanjian perdamaian Palestina yang diinisiasi oleh Amerika Serikat. Teddy menilai keterlibatan tersebut menjadi bagian dari kontribusi aktif Indonesia dalam upaya menjaga stabilitas dan perdamaian global.
“Indonesia turut mencatat sejarah dengan ikut menandatangani perjanjian perdamaian Palestina yang diinisiasi AS. Pasca-penandatanganan perjanjian, jumlah konflik dan korban pun telah berkurang signifikan,” ujarnya.
Hingga saat ini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan diplomasi aktif dan konstruktif, dengan tetap mengedepankan kepentingan nasional serta peran Indonesia dalam mendorong perdamaian dunia. (fj)
