TANGERANG | RMN Indonesia
Sengketa lahan seluas 17.500 meter persegi (1,75 hektare) yang melibatkan 12 bidang tanah milik warga dan ahli waris di Desa Cikupa, Kabupaten Tangerang, dengan Pemerintah Desa Cikupa terus bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang.
Perkara yang diklaim pihak desa sebagai Tanah Kas Desa (TKD) tersebut tercatat dalam sejumlah registrasi gugatan perdata, yakni Nomor 766 Tahun 2024, Nomor 979 Tahun 2025, dan Nomor 463 Tahun 2026.
Di tengah proses hukum yang masih berjalan, pihak warga penggugat menyuarakan kejanggalan terkait terbitnya sejumlah dokumen pertanahan dan perizinan di atas objek tanah yang sedang disengketakan.
Perwakilan warga terdampak, Oman, mengungkapkan bahwa Kantor Pertanahan (Kantah) BPN Tigaraksa telah menerbitkan Peta Bidang Tanah (PBT) Nomor 4245/2025 serta Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 09730 atas nama Ali Makbud q.q. Pemerintah Desa Cikupa.
Selain dokumen pertanahan, Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang juga diketahui mengeluarkan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Nomor 1692 untuk PT Langkah Terus Jaya tertanggal 29 April 2026.
“Kami mempertanyakan mengapa dokumen pertanahan dan PBG bisa diterbitkan ketika objek tanah masih dalam proses gugatan perdata,” ujar Oman dikutip dari tangerangonline, Minggu (8/11/2026).
Soroti Dokumen Kerjasama dan Biaya Sertifikasi Rp 1,14 Miliar
Selain persoalan legalitas di BPN, penggugat turut menyoroti dokumen Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Desa Cikupa dan PT Langkah Terus Jaya dengan skema bangun guna serah.
Dokumen perjanjian bernomor 410/01-Ds.CKP/IV/2021 tertanggal 30 April 2021 tersebut dijadikan bukti oleh pihak tergugat dan turut tergugat. Di dalamnya memuat perincian biaya sertifikasi lahan seluas sekitar 11.000 meter persegi dengan nilai mencapai Rp 1,14 miliar.
“Dalam dokumen bukti pihak tergugat dan turut tergugat tertulis perjanjian kerja sama bangun guna serah dengan biaya sertifikasi senilai Rp 1,14 miliar,” kata Oman.
Oman mempertanyakan kejelasan sumber dana serta besaran nilai pembiayaan sertifikasi yang fantastis tersebut.
“Tidak ada rinciannya. Namun, angka Rp 1,14 miliar itu tertuang jelas dalam dokumen perjanjian. Apakah menggunakan dana APBDes atau dana pengembang, silakan minta clarification kepada pihak desa maupun PT Langkah Terus Jaya,” tegasnya.
Ia juga meminta transparansi apakah sertifikasi tanah tersebut diproses menggunakan mekanisme reguler atau memanfaatkan fasilitas Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Minta Audit Keuangan Desa dan Pemeriksaan APH
Oman menguraikan, penerbitan PBT dan NIB pada 30 September 2025 diduga menabrak regulasi pertanahan. Merujuk Pasal 88 ayat (1) huruf g Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah, bidang tanah yang dimohonkan harus bebas dari sengketa atau keberatan pihak lain.
BPN Tigaraksa diyakini telah mengetahui status sengketa lahan tersebut mengingat posisinya yang juga ditarik sebagai pihak Turut Tergugat dalam gugatan perdata di PN Tangerang.
“Soal adanya sengketa di PN Tangerang, saya yakin BPN tahu karena juga menjadi turut tergugat,” tutur Oman.
Atas temuan ini, warga mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk turun tangan memeriksa proses penerbitan dokumen di Kantah BPN Tigaraksa.
Warga juga meminta instansi berwenang segera melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Desa Cikupa periode 2021–2026, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama bersama PT Langkah Terus Jaya. (Egi)
