JAKARTA | RMN indonesia
Isu reshuffle kabinet di pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran kembali mengemuka dan menjadi perbincangan publik. Kabar tersebut menyebutkan adanya sejumlah menteri yang berpotensi terkena perombakan kabinet.
Pengamat politik Universitas Terbuka, Insan Praditya Anugrah, menilai masih terdapat menteri di kabinet Prabowo yang dinilai loyal terhadap Joko Widodo.
“Dari menteri-menteri Prabowo, masih terdapat para loyalis Jokowi yang harus di-reshuffle dalam reshuffle kabinet selanjutnya,” kata Insan kepada Harian Merdeka, Selasa (10/2/2026).
Insan menyebut, sosok pertama yang berpotensi terkena reshuffle adalah Bahlil Lahadalia. Menurutnya, Bahlil merupakan figur kontroversial yang integritasnya kerap dipersoalkan, termasuk terkait proses pendidikan doktoralnya yang dinilai tidak lazim.
Selain itu, Insan juga menyoroti dugaan konflik kepentingan karena latar belakang Bahlil sebagai pengusaha tambang sebelum menjabat menteri.
“Karena Bahlil sebelum menjabat menteri sempat menjadi pengusaha tambang dan memiliki relasi kuat di sektor usaha tambang, terutama di wilayah Indonesia bagian timur,” ujarnya.
Insan juga menyebut Pratikno sebagai figur lain yang perlu dipertimbangkan untuk di-reshuffle. Ia menilai Pratikno berperan sebagai operator Jokowi dalam menjaga eksistensi Gibran di pemerintahan.
“Pratikno tampaknya merupakan operator Jokowi untuk melindungi eksistensi Gibran, sama seperti Bahlil,” katanya.
Menurut Insan, keberadaan Pratikno sebagai menteri koordinator membuat Prabowo sulit lepas dari bayang-bayang Jokowi dalam menjalankan pemerintahan.
Selain itu, Insan juga menilai Tito Karnavian patut dipertimbangkan untuk di-reshuffle. Meski tidak se-kontroversial Bahlil, posisi Tito sebagai Menteri Dalam Negeri dinilai strategis dan memiliki pengaruh hingga ke daerah.
“Posisi Mendagri yang memiliki kekuasaan hingga ke daerah-daerah berpotensi kontraproduktif apabila dikuasai oleh loyalis Joko Widodo,” ujarnya.
Tak hanya itu, Insan turut menyinggung posisi Kapolri Listyo Sigit Prabowo yang telah menjabat sejak era Jokowi. Ia menilai Kapolri dinilai kurang kooperatif ketika Presiden Prabowo ingin mendorong reformasi di tubuh Kepolisian Republik Indonesia.
“Terakhir, Presiden Prabowo juga harus mengganti Kapolri Listyo Sigit Prabowo sebagai sosok yang sudah berada di puncak pimpinan Polri sejak era Joko Widodo,” sebutnya.
Insan menilai, dengan mengganti figur-figur tersebut, Prabowo dapat mengkonsolidasikan kekuasaannya dan menempatkan orang-orang yang lebih kooperatif, sehingga pemerintahan dapat berjalan lebih solid dan efektif.
Namun demikian, ia mengingatkan agar reshuffle tidak sekadar diisi oleh orang-orang dekat secara personal.
“Kita tetap harus mengawasi agar orang-orang yang ditunjuk bukan figur problematis atau sekadar memiliki hubungan keluarga dan kedekatan, melainkan mereka yang memiliki kapasitas dan pengalaman sesuai bidangnya,” pungkasnya. (fj)
