JAKARTA | RMN Indonesia
PT Pupuk Indonesia (Persero) memperkuat tata kelola dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor perikanan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan upaya tersebut dilakukan untuk memastikan pupuk bersubsidi tersedia sesuai alokasi serta diterima oleh pembudidaya ikan yang memenuhi persyaratan.
Regional CEO 4 Pupuk Indonesia Wisnu Ramadhani mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait untuk memastikan proses penyaluran berjalan sesuai ketentuan.
“Pupuk Indonesia berkomitmen memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang telah ditetapkan, sehingga kebutuhan pembudidaya ikan dapat terpenuhi. Kami juga terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait agar penyaluran berjalan sesuai ketentuan dan pupuk dapat diterima oleh masyarakat yang berhak,” kata Wisnu dalam kegiatan Pilar Mina Bahari, Sabtu (26/9/2026).
Untuk sektor perikanan, pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi pembudidaya ikan yang tergabung dalam kelompok pembudidaya ikan serta telah terdaftar dalam e-RPSP Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Proses penebusan pupuk subsidi dilakukan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) melalui aplikasi iPubers. Sistem tersebut digunakan sebagai bagian dari tata kelola penyaluran untuk mendukung ketepatan penerima sekaligus pencatatan transaksi. Untuk kegiatan pembesaran ikan, salah satu ketentuannya adalah luas lahan maksimal dua hektare.
Alokasi Pupuk Subsidi Pangkep Capai 27.156 Ton
Pada 2026, Kabupaten Pangkep memperoleh alokasi pupuk bersubsidi untuk sektor perikanan sebanyak 27.156 ton.
Alokasi tersebut terdiri atas 10.519 ton Urea, 5.950 ton NPK Phonska, 7.246 ton pupuk organik, dan 3.441 ton SP-36.
Hingga 24 September 2026, realisasi penyaluran telah mencapai 11.562 ton atau sekitar 43 persen dari total alokasi.
Realisasi tersebut meliputi 4.969 ton Urea, 790 ton pupuk organik, dan 475 ton SP-36.
Pupuk Indonesia mendorong seluruh pihak dalam ekosistem penyaluran, mulai dari produsen, pemerintah daerah, penyalur hingga pembudidaya ikan, memahami dan menjalankan ketentuan yang berlaku langkah tersebut dinilai penting agar pupuk bersubsidi benar-benar diterima pembudidaya yang memenuhi persyaratan dan digunakan sesuai peruntukannya.
Melalui kegiatan Pilar Mina Bahari, Pupuk Indonesia juga memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan sektor perikanan di Pangkep. Penguatan tersebut diarahkan untuk mengoptimalkan penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah tersebut.
Dengan tata kelola yang semakin baik, penyaluran pupuk diharapkan berjalan lebih efektif dan dapat mendukung kebutuhan pembudidaya ikan dalam menjalankan kegiatan usahanya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan alokasi pupuk bersubsidi untuk sektor perikanan perlu dimanfaatkan secara optimal oleh penerima yang telah memenuhi ketentuan.
Menurutnya, pemanfaatan pupuk subsidi tersebut diharapkan dapat mendukung keberlanjutan kegiatan budi daya sekaligus memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
Bupati Pangkep Muhammad Yusran Lalogau juga menekankan pentingnya memastikan berbagai dukungan dan bantuan pemerintah, termasuk pupuk bersubsidi, diterima masyarakat yang tepat sasaran ia menilai koordinasi antara pemerintah dan seluruh pihak terkait perlu terus diperkuat agar program subsidi dapat memberikan manfaat secara optimal bagi masyarakat Kabupaten Pangkep.(hmi)
