JAKARTA I RMN Indonesia
Pemerintah berencana menyinergikan program Sekolah Rakyat dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah tersebut dibahas dalam pertemuan antara Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy di Jakarta.
Agus Jabo mengatakan integrasi kedua program tersebut diperlukan untuk memastikan keberlanjutan program sekaligus memperkuat akuntabilitas dalam tata kelola pelaksanaannya.
“Jadi kita mau sinergikan dengan MBG. Jadi nanti kesinambungannya pas dan akuntabilitasnya juga pas,” ujar Agus Jabo dalam keterangan tertulis Humas Kemensos, Jumat, (28/08/2026).
Menurutnya, rencana integrasi Sekolah Rakyat dan MBG masih akan dibahas lebih lanjut.
Pembahasan akan mencakup kepastian regulasi, mekanisme pelaksanaan hingga koordinasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Rencana integrasi tersebut akan dibahas lebih lanjut, termasuk terkait regulasi, mekanisme pelaksanaan, dan koordinasi dengan SPPG,” katanya.
Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menilai pemanfaatan fasilitas Sekolah Rakyat harus dirancang secara matang sejak awal.
Termasuk keberlanjutan penggunaan asrama atau dormitory serta berbagai sarana pendukung lainnya.
“Nanti dormitory dipakai untuk apa? Itu harus dipikirkan dari sekarang,” tutur Rachmat.
Tak hanya membahas integrasi program pendidikan dan pemenuhan gizi, pertemuan tersebut juga menyoroti kesiapsiagaan pemerintah dalam menangani bencana di sejumlah daerah.
Agus Jabo menekankan pentingnya penguatan kesiapan logistik dan dukungan anggaran agar Kementerian Sosial dapat bergerak cepat memenuhi kebutuhan masyarakat saat bencana terjadi.
“Karena tanggap darurat itu kuncinya kecepatan,” ujarnya.
Ia mencontohkan pengalaman penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT). Saat itu, distribusi bantuan logistik dari gudang mengalami kendala akibat kondisi cuaca dan keterbatasan transportasi.
Untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan masyarakat, Kemensos kemudian mengambil langkah dengan membeli logistik dari lokasi yang lebih dekat dengan titik pengungsian.
“Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, Kemensos melakukan pembelian logistik di lokasi yang lebih dekat dengan pengungsian,” kata Agus Jabo.
Menanggapi hal tersebut, Rachmat menyatakan kebutuhan penanganan bencana akan dibahas lebih lanjut secara teknis antara Kemensos dan Bappenas sebelum masuk ke mekanisme pengajuan formal.
“Kita bahas dulu secara teknis, kemudian kita tindak lanjuti sesuai mekanisme yang ada,” ujar Rachmat.
Pembahasan juga mencakup penanganan bencana di Aceh dan Flores, termasuk kebutuhan pada masa transisi dari tanggap darurat menuju tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
Ke depan, Kemensos dan Bappenas akan melanjutkan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait guna mematangkan integrasi program Sekolah Rakyat dan MBG, sekaligus memperkuat kesiapan pemerintah dalam merespons bencana secara cepat dan efektif.(Agus).
