Selasa, November 17

JAKARTA | RMN Indonesia

Presiden Prabowo Subianto secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada Malaysia dan Singapura terkait dengan dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Pengakuan tersebut disampaikan langsung di hadapan para pemimpin negara Asia Tenggara di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN.

Prabowo mengakui bahwa negaranya pernah menghadapi kebakaran hutan berskala besar yang membutuhkan waktu hampir empat bulan untuk dikendalikan. Situasi tersebut tidak hanya menjadi persoalan domestik, tetapi juga menimbulkan dampak bagi negara-negara tetangga, terutama Malaysia dan Singapura.

Ia tidak menghindari persoalan tersebut dan secara langsung menyampaikan permintaan maaf sekaligus menjelaskan besarnya upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi bencana tersebut.

“Saya ingin meminta maaf kepada negara-negara tetangga saya, Malaysia dan Singapura, ketika kami mengalami kebakaran hutan yang sangat besar yang membutuhkan waktu hampir empat bulan untuk kami kendalikan. Kabut asapnya menyebar hingga ke Malaysia dan Singapura,” ujar Prabowo, dikutip Senin (16/11/2026).

Pernyataan tersebut menjadi salah satu sorotan dalam forum diplomasi regional tersebut, mengingat persoalan kabut asap lintas batas selama ini menjadi isu lingkungan yang sensitif dalam hubungan antarnegara di Asia Tenggara.

Dalam pemaparannya, Prabowo turut mengungkapkan besarnya sumber daya yang dikerahkan pemerintah untuk mengendalikan kebakaran hutan. Sekitar 71.000 personel pemadam kebakaran hutan dikerahkan dalam operasi penanganan karhutla.

Namun, upaya tersebut juga menimbulkan konsekuensi serius. Prabowo mengungkapkan bahwa 16 personel gugur ketika menjalankan tugas pemadaman, sementara sejumlah lainnya mengalami luka-luka, dan Indonesia kehilangan dua helikopter selama operasi berlangsung. Data ini memperlihatkan risiko besar yang harus dihadapi petugas di lapangan demi mengendalikan api.

Selain menjelaskan upaya pemadaman, Presiden juga menyoroti langkah tegas pemerintah dalam menindak perusahaan yang diduga memiliki keterkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan.

Pemerintah disebut telah mencabut 17 izin konsesi perusahaan. Sementara itu, 26 perusahaan lainnya sedang menjalani proses penyelidikan, 11 perusahaan telah didakwa, dan 23 perusahaan lain masuk dalam daftar untuk didakwa. Secara keseluruhan, sebanyak 104 perusahaan sedang menjadi sasaran penyelidikan pihak kepolisian.

Langkah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk tidak hanya fokus pada operasi pemadaman, tetapi juga melakukan penegakan hukum secara menyeluruh terhadap pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab. (Egi)

Share.
Leave A Reply

Exit mobile version