JAKARTA | RMN Indonesia
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengeklaim memiliki peran penting dalam pengungkapan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di Paniai, Papua.
Pigai menyebutkan bahwa dirinya merupakan pihak yang pertama kali mengusulkan penyelidikan kasus tersebut ketika masih menjabat sebagai Ketua Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI.
“Hasil kerja nyata saya, kasus ini terjadi waktu saya menjadi Ketua Sub Komisi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM RI. Kasus ini saya yang angkat, saya yang usul penyelidikan HAM Berat, Saya turun investigasi ke lapangan dan aparat, saya yang memutuskan sebagai HAM berat,” ujar Pigai dalam keterangannya, Sabtu (14/11/2026).
Menurutnya, pengungkapan kasus pelanggaran HAM berat bukanlah sesuatu yang mustahil apabila dikerjakan dengan kesungguhan dan integritas yang tinggi.
“Siapa yang bilang HAM berat itu susah? Kalau kerja dengan sungguh-sungguh dan dengan hati yang murni tidak ada yang mustahil. Saya bekerja sungguh-sungguh dan Tuhan juga kasih saya jabatan sebagai Menteri HAM RI,” tambahnya.
Kritik Kinerja Komisioner Terdahulu
Kendati demikian, Pigai melontarkan kritik terhadap proses penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat melalui jalur pengadilan formal. Ia menuding sejumlah komisioner terdahulu kurang bekerja secara independen dan profesional, sehingga unsur pembuktian materiil maupun formil dalam perkara kerap sulit terpenuhi.
“Pertanyaan kemudian kenapa kasus-kasus HAM berat susah diselesaikan di pengadilan karena komisioner-komisioner lalu partisan, kurang berintegritas, kurang independen dan amatiran dalam kerja sehingga aspek formil dan material tidak bisa terpenuhi,” tegasnya.
Dorong Penyelesaian Restoratif dan Nonyudisial
Sebagai langkah alternatif, saat ini Pigai mengaku tengah mendorong pendekatan pemulihan bagi korban dan keluarga melalui mekanisme nonyudisial. Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan kebijakan pemulihan yang sebelumnya telah ditempuh pada masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
“Maka sekarang saya dorong penyelesaian restoratif justice yang ditempuh pada jaman Pak Jokowi. Saya sedang ajukan draf Inpres pemulihan bagi keluarga korban,” ungkapnya.
Ia pun mengimbau kepada masyarakat luas agar memberikan kesempatan serta kepercayaan kepada pemerintah dalam menyiapkan kebijakan pemulihan hak-hak keluarga korban pelanggaran HAM berat.
“Yang penting ikuti saja dan percaya apa yang sedang saya kerjakan dengan mengajukan draf Inpres Pemulihan Korban HAM. Jangan ikuti pejabat tinggi yang hanya tahu hukum tapi tidak tahu HAM dan janjikan janji palsu proses judicial di pengadilan,” pungkasnya. (Egi)
