TANGERANG | RMN Indonesia
Ketegangan antara warga Lippo Village Karawaci dan PT Tata Mandiri Daerah (TMD) kian memanas. Setelah aksi damai 28 Oktober 2026, pembatasan akses warga terjadi berturut-turut di Cendana Icon, Cendana Peak, dan terakhir Taman New Britania pada Selasa (10/11/2026) pagi.
Dalam kejadian tersebut, Ketua RT setempat sempat ditahan di depan gerbang rumahnya sendiri karena diminta melakukan pemindaian KTP, meski memiliki kartu akses yang dibelinya.
“Saya Ketua RT di sini, kartu akses saya ada, saya beli. Tapi sekarang saya ditahan, disuruh scan KTP. Katanya instruksi TMD,” ujarnya.
Belasan sekuriti PT TMD yang dipimpin Danru bernama Raihan dikerahkan ke lokasi. Warga dan awak media sempat dihadang. Namun, ketika diminta menunjukkan surat instruksi pembatasan akses dan kewajiban scan KTP, petugas tidak dapat memperlihatkannya.
Warga Persoalkan IPKL dan Transparansi Pengelolaan
Persoalan berawal dari Iuran Pengelolaan Kawasan Lingkungan (IPKL) yang wajib dibayar setiap bulan untuk keamanan, kebersihan, penerangan, dan pemeliharaan lingkungan.
Warga mempersoalkan tidak adanya perjanjian dengan TMD, tidak dilibatkannya warga dalam penunjukan pengelola, serta tidak adanya laporan transparan mengenai penggunaan dan audit dana IPKL.
Selain itu, kartu akses dinilai menjadi alat tekanan terhadap warga yang mempertanyakan pengelolaan maupun mengikuti aksi damai.
Warga menegaskan tidak menolak membayar iuran lingkungan, tetapi menuntut pengelolaan yang memiliki dasar hukum, transparan, dan melibatkan warga.
Tiga Tuntutan Warga
Warga meminta TMD:
Menunjukkan dasar hukum penunjukan sebagai pengelola kawasan.
Membuka laporan keuangan IPKL secara transparan.
Menghentikan pemutusan akses sebagai bentuk sanksi.
Bhabinkamtibmas Kelurahan Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, turut memantau lokasi guna mencegah bentrokan antara warga dan petugas sekuriti.
Hingga berita ini diterbitkan, PT TMD belum memberikan keterangan resmi terkait pembatasan akses di tiga cluster, penahanan Ketua RT, maupun instruksi pemindaian KTP.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak koreksi bagi PT TMD sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.(zma)
