JAKARTA | RMN Indonesia
Puluhan anggota DPR RI diklaim telah menandatangani persetujuan sebagai pengusul Hak Menyatakan Pendapat atas kasus ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Klaim itu diutarakan anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera. Ia juga membagikan foto dirinya memegang dokumen berjudul ‘Pengusul Hak Menyatakan Pendapat’. Dalam dokumen tersebut, nama Mardani berada di urutan pertama.
Mardani menyebut ada lebih dari 25 anggota DPR RI lintas fraksi yang meneken dokumen Hak Menyatakan Pendapat terhadap Wapres Gibran.
“Hampir semua [fraksi], lebih dari 25,” kata dia saat dihubungi.
Mardani mengatakan proses penandatanganan dokumen dilakukan sejak Senin malam (9/11) dan jumlah penandatangan terus bertambah hari ini. Mereka berasal dari lintas fraksi, namun saat ini masih mengatasnamakan secara personal.
“Mayoritas fraksi tapi personal,” ujarnya.
Selain dokumen tanda tangan Hak Menyatakan Pendapat, Mardani juga memamerkan dokumen yang berisi penjelasan dan pasal-pasal terkait.
Wapres Gibran Rakabuming menghadapi krisis dukungan politik di DPR setelah muncul polemik kasus ijazah pencalonannya.
Pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa mahkamah tidak menemukan bukti ijazah atau dokumen setara SMA yang digunakan Gibran untuk memenuhi syarat pencalonan cawapres. Tak lama kemudian, disusul putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran tidak sah dan batal.
Partai-partai di DPR yang awalnya ragu untuk bergerak, belakangan semakin berani mendorong proses politik terhadap Gibran. Sejumlah opsi mulai dari pembentukan Panitia Khusus (Pansus) hingga Hak Menyatakan Pendapat menyeruak, yang berpotensi berujung pada pemakzulan Gibran. (Egi)
