JAKARTA | RMN Indonesia
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) melontarkan kritik keras terhadap Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Panjaitan, terkait pernyataannya mengenai buruh yang dianggap “mengatur-ngatur negara” dalam isu kenaikan upah.
Sekretaris Jenderal KSPSI, Arif Minardi, menilai pernyataan Luhut tidak mencerminkan semangat keadilan ekonomi yang saat ini sedang diupayakan oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Luhut tampaknya tidak memahami situasi ini. Presiden Prabowo sedang berusaha bersikap adil terhadap semua pihak, termasuk kalangan buruh,” ujar Arif saat dihubungi RMOL, Senin (20/10).
Menurut Arif, keadilan ekonomi harus menjadi salah satu pilar utama dalam agenda pembangunan nasional. Ia menilai proses menuju keadilan tidak cukup hanya dengan retorika, melainkan melalui kebijakan nyata yang membuka ruang dialog antara pemerintah dan pekerja.
“Berusaha untuk adil bukan berarti sudah sepenuhnya adil. Tapi membuka ruang dialog, membicarakan ulang regulasi, dan mendengar keluhan buruh adalah bagian dari jalan menuju keadilan,” tegasnya.
Arif menilai pernyataan Luhut menunjukkan ketidaksensitifan terhadap kondisi pekerja. Ia menolak anggapan bahwa buruh memiliki kekuatan untuk “mengatur” pemerintah hanya karena adanya pertemuan atau masukan soal penetapan upah.
“Luhut menyimpulkan seolah satu kali pertemuan sudah membuat buruh bisa mengatur negara. Itu keliru. Buruh tidak pernah memiliki kekuatan seperti itu,” kata Arif.
Lebih lanjut, Arif menilai bahwa sikap Luhut tidak mencerminkan empati terhadap perjuangan buruh. Ia menyebutkan bahwa kenaikan upah 6,5 persen yang dianggap Luhut terlalu tinggi sebenarnya masih tergolong kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan riil pekerja dan kenaikan biaya hidup.
“Kenaikan 6,5 persen itu bukan sesuatu yang besar. Sebelumnya buruh hanya mendapatkan kenaikan 1 hingga 2 persen. Jadi ini bukan sesuatu yang berlebihan, tapi bentuk dari perbaikan bertahap,” jelasnya.
KSPSI menegaskan bahwa perjuangan buruh bukan semata-mata soal angka, tetapi soal keberlanjutan hidup yang layak. Arif pun mendesak agar para pejabat negara, khususnya yang berada dalam struktur ekonomi pemerintahan, lebih memahami realitas di lapangan dan bersikap terbuka terhadap suara kaum pekerja.
